2017, Lembaga Jasa Keuangan Dapat Gunakan Digital Signature

13 Oct 2016, 10:34

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan Peraturan OJK (POJK) mengenai tanda tangan digital (digital signature) awal tahun depan. Sejalan dengan hal tersebut, OJK memastikan implementasi digital signature di seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) secara bertahap pada 2017.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan, seiring penerbitan POJK tersebut pihaknya akan melanjutkan program sosialisasi kepada para pelaku LJK Tanah Air. Pelaku di lembaga jasa keuangan juga pasti memerlukan waktu untuk menyiapkan infrastruktur terkait pengadaan digital signature. Dengan demikian, menurut dia, pada semester I-2017 kemungkinan baru beberapa industri atau pelaku LJK tertentu yang siap mengimplementasikan tanda tangan digital.

“Mungkin baru beberapa dari mereka yang bisa jalan pada semester I-2017. Saya belum dapat memprediksi siapa yang paling siap ke depan. Intinya, selepas POJK digital signature keluar, secara bertahap semua pelaku lembaga jasa keuangan harus mengimplementasikan,” ujar dia di sela media briefing mengenai peran financial technology (fintech) dalam pengembangan industri jasa keuangan yang inklusif di Jakarta, Kamis (6/10).

Lembaga jasa keuangan yang harus mengambil sertifikasi digital signature tersebut tidak hanya terbatas perbankan. Sebaliknya, industri asuransi, perusahaan pembiayaan, multifinance, pasar modal, hingga fintech yang beroperasi wajib mengambil sertifikasi kepada OJK.

Berkaitan dengan kesiapan dan implementasi digital signature oleh LJK, Rahmat menjelaskan, OJK akan bertindak sebagai otoritas pemberi sertifikat. Pasalnya pekan lalu pihaknya telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait penunjukkan OJK sebagai certificate authority (CA) di sektor jasa keuangan. “Menindaklanjuti PKS tersebut, kami perlu menyiapkan beberapa hal. Misalnya kajian tentang implementasi digital signature di negara lain,” jelas dia.

Sementara itu, mengenai tanda tangan digital, sebelumnya Co-Founder Modalku Reynold Wijaya menyatakan, pihaknya menyambut positif jika hal tersebut diresmikan oleh pemerintah dan regulator. “Sebab, bila digital signature diresmikan, berarti ke depan kami dapat lebih leluasa menjangkau beberapa wilayah,” ungkap dia.

Sementara itu, Surat Edaran (SE) Nomor 32/SEOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (bancassurance) menyatakan tanda tangan yang tertera di polis asuransi merupakan tanda tangan basah. Sebab, bagian empat aspek perlindungan konsumen dalam SE itu menyebutkan, surat pernyataan calon pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi peroleh harus dimuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang didampingi Bahasa Indonesia, dengan menggunakan tanda tangan basah.

Menanggapi hal tersebut, Rahmat menuturkan, ketentuan yang ada masih dapat dirubah sesuai dengan kondisi yang ada. “Kalau peraturan kan masih bisa diubah,” ujar dia.

Aturan Fintech

Sementara itu, OJK sedang menyiapkan sejumlah aturan untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi (fintech). OJK sudah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang terdiri atas gabungan sejumlah satuan kerja di OJK untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan fintech, dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

“OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena Fintech ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen,” kata Rahmat Waluyanto.

OJK memiliki beberapa rencana untuk mendukung perkembangan industri fintech.

Pertama, meluncurkan Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact fintech nasional, untuk berhubungan dan bekerja sama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital.

Kedua, menindaklanjuti perjanjian bersama Kemenkominfo, OJK menyiapkan certificate authority (CA) di sektor jasa keuangan. Hal ini sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

Ketiga, penerbitan Sandbox Regulatory untuk fintech. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.

Keempat, kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri fintech, dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di industri jasa keuangan.

Kelima, kajian vulnerability assessment (VA) tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan/kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga, guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan. (Devie Kania/Thomas Ekafitrianus/ARS - Investor Daily)

askrida | Sumber : www.beritasatu.com/ekonomi/391094-2017-lembaga-jasa-keuangan-dapat-gunakan-digital-signature