500 Nelayan Aceh Barat Menanti Kartu Asuransi

21 Nov 2016, 09:31

Sedikitnya 500 nelayan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh masih menanti turunnya kartu asuransi nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat Muhammad Iqbal, di Meulaboh, mengatakan, dari 3.500 nelayan yang mendapat jatah pembuatan asuransi, hanya 139 nelayan yang sudah keluar atau memilikinya.

“Dari yang sudah kita usulkan baru 139 nelayan yang sudah keluar dan memegang kartu asuransi dan bisa klaim kalau terjadi musibah. Selanjutnya 500 nelayan baru kita usulkan masih menanti distribusi kartu asuransi itu,” katanya.

Dia menjelaskan, masyarakat nelayan daerah itu kurang serius mengurus kelengkapan administrasi mendapatkan asuransi, pertama karena faktor status pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), kemudian karena faktor kesibukan sehari-hari melaut.

Padahal kata Iqbal, untuk klaim asuransi jiwa apabila terjadi kecelakaan meningal di laut, keluarga nelayan berhak mendapat klaim uang senilai Rp200 juta/jiwa, sementara apabila nelayan meningal murni di daratan berhak mendapat klaim Rp160 juta/jiwa.

Demikian juga apabila terjadi kecelakaan di laut meski hanya berupa terjadi luka-luka, nelayan berhak mendapat klaim dari asuransi senilai Rp20 juta, sementara untuk dana angsuran asuransi (premi) mutlak ditangggung pemerintah Rp175.000/tahun. “Untuk sosialisasi terus kita lakukan dan saya pikir sudah maksimal kami lakukan, tapi itu tadi, ada benturan dengan identitas dan nelayan kurang berminat. Saya khawatir kuota untuk tahun ini tidak bisa didapatkan semua nelayan kita,”sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengurusan asuransi nelayan untuk kuota 3.500 nelayan Aceh Barat akan berakhir seiring habisnya tahun anggaran 2016, untuk tahun selanjutnya tidak dapat dipastikan apakah nelayan masih bisa mendapat asuransi dari pemerintah.

Iqbal menyampaikan, terhadap nelayan yang sudah memiliki Kartu Tanda Nelayan (KTN), semua sudah diusulkan dan untuk kuota pendistribusian kartu asuransi akan dikeluarkan secara serentak oleh perusahaan yang ditugasi/bekerjasama.

Karena itu Pemkab Aceh Barat mengajak semua nelayan untuk segera mengurus atau memperbaiki status pekerjaan pada KTP, sebab meskipun ada pembenaran dari semua pihak profesi seorang nelayan, tetap tidak bisa diberikan asuransi apabila pada identitas KTP berprofesi sebagai swasta, wiraswasta ataupun petani.

“Bagi yang sudah memiliki kartu nelayan semua sudah diusulkan, kemudian yang belum masuk data adalah yang belum memiliki KTN, sebab persyaratan utama mendapatkan KTN juga KTPnya berprofesi sebagai nelayan,” jelasnya.

Kabupaten Aceh Barat mendapat jatah kuota 3.500 nelayan untuk diasuransi, nelayan yang terdata/terdaftar sebanyak 1.800 orang nelayan, sementara pemegang KTNI sebanyak 900 orang dan yang sudah keluar kartu asuransi baru 139 orang nelayan.

Program asuransi nelayan merupakan tindak lanjut dari terobosan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan melalui penerbitan satu juta asuransi bagi nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.(ant)

askrida | Sumber : beritasore.com/2016/11/16/500-nelayan-aceh-barat-menanti-kartu-asuransi