55 Persen Aduan Nasabah ke OJK Terkait Sengketa dengan Bank

16 Oct 2017, 15:37

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jateng-DIY menerima 276 aduan konsumen, hingga September 2017. Dari jumlah tersebut, aduan konsumen terbanyak berkaitan dengan perbankan.

Kepala OJK Jateng-DIY, Bambang Kiswono mengungkapkan, aduan sengketa nasabah dengan perbankan didominasi bank umum yang mencapai 55 persen, disusul Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 17 persen. Sisanya, berkaitan dengan asuransi.

"Paling banyak aduan konsumen atau nasabah itu berkaitan dengan kredit yang mencapai 61 persen. Permasalahannya, nasabah tidak terima terkait agunan yang akan diekskusi karena gagal bayar," kata Bambang, Rabu (11/10/2017).

Dari keseluruhan aduan, katanya, 93 persen telah terselesaikan. Sisanya, 7 persen masih dalam proses. Bambang mengatakan, tidak semua aduan konsumen atau nasabah yang disampaikan ke bagian Perlindungan Konsumen OJK dapat ditangani.

Berdasarkan Peraturan OJK, aduan berupa sengketa antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan (LJK) dibatasi limit aset yang diklaim. Untuk perbankan, maksimal aset Rp 750 juta sedangkan asuransi maksimal Rp 500 juta.

"Tidak semua sengketa bisa kami tangani. Karena harus sesuai aturan kalau masih di bawah limit klaim, masih bisa. Kalau lebih tidak bisa," jelasnya.

Sengketa nasabah dengan LJK, diakuinya, rawan terjadi. Karena itu, pihaknya meminta masyarakat cermat dan teliti memahami isi perjanjian dengan bank maupun asuransi.

Sebelumnya, Ketua Komisioner OJK, Wimboh Santoso, telah menetapkan 10 arah kebijakan OJK. Satu di antaranya, meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.

"Edukasi keuangan kepada berbagai komunitas di berbagai daerah harus lebih terarah. Penekanannya, lebih kepada memberikan perlindungan kepada konsumen agar dimaksimalkan," kata Wimboh.

Perlindungan konsumen tersebut tidak hanya dalam hal menangani aduan sengketa antara nasabah dengan LJK. Lebih luas, dalam hal pencegahan timbulnya korban penawaran investasi bodong.

Untuk itu, diperlukan optimalisasi peran Satgas Waspada Investasi di daerah untuk masyarakat terjerumus investasi illegal yang makin marak.

"Maraknya penawaran investasi illegal yang merugikan masyarakat, merupakan satu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi guna mewujudkan perlindungan konsumen yang handal untuk mendukung terciptanya keuangan inklusif," tandasnya. (*)

Sumber : jateng.tribunnews.com/2017/10/11/55-persen-aduan-nasabah-ke-ojk-terkait-sengketa-dengan-bank