AAUI: Pelaku Harus Coba Seimbangkan Kewajiban Investasi SBN

15 Jan 2016, 10:50


Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri asuransi umum menegaskan siap melaksanakan kewajiban pemilikan surat berharga negara dalam portofolio investasi dengan batas minimal 10%.
 
Yasril Y. Rasyid, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, mengatakan adanya kebijakan tersebut memang dapat merepotkan pelaku industri sebab membutuhkan likuiditas untuk membayar kewajiban klaim.
 
Apalagi, bila dana investasi perusahaan asuransi kerugian itu masih relatif terbatas.
 
“Jangan sampai memilih instrumen investasi jangka panjang tetapi kedodoran dalam membayar klaim. Missmatch,” ujarnya kepada  Bisnis baru-baru ini.
 
Kendati begitu, Yasril mengatakan kebijakan tersebut juga sebenarnya memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi umum, terutama dengan masih berlakunya relaksasi modal minimal berbasis risiko atau MMBR dari 100% menjadi 50% dalam perhitungan rasio solvabilitas (Risk based Capital/RBC).
 
Kewajiban mengalokasikan investasi sebesar 10% pada surat berharga negara (SBN) akan mendorong porsi pemilikan instrumen tersebut oleh investor lokal. Kondisi itu akan menciptakan ketahanan sumber dana dan peningkatan ekonomi nasional.
 
“Yah kami harus mencoba seimbangkan sehingga peraturan bisa ditegakkan tetapi perusahaan juga tetap mampu membayar kewajibannya,” kata Yasril
 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam rancangan aturan investasi yang segera diteken, pada akhir tahun lalu menyatakan perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun bakal diwajibkan memiliki portofolio SBN minimal 30% dari total investasi dalam kurun waktu tiga tahun setelah aturan diberlakukan.
 
Pada tahun pertama, dua industri tersebut diwajibkan memiliki portofolio investasi SBN sebesar 20% dari total investasi. Sedangkan, asuransi umum rencananya hanya dikenakan investasi wajib SBN berkisar 10% dari total investasi pada tahun pertama.
 
Adapun, tenor minimal investasi SBN dalam portofolio perusahaan adalah lima tahun tetap dapat menjaga stabilitas dan kesehatan investasi dalam perspektif jangka panjang.
 
Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK Dumoly F. Pardede mengatakan draft rancangan investasi SBN tersebut tengah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 
Menurutnya, batasan minimal yang disampaikan sebelumnya tidak mengalami perubahan dalam draft itu.
Sumber: http://finansial.bisnis.com/read/20160113/215/509257/aaui-pelaku-harus-coba-seimbangkan-kewajiban-investasi-sbn