ASURANSI BENCANA: Sejumlah Kendala Ini Masih Mengadang

19 Mar 2016, 06:00

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mengatakan terdapat sejumlah tantangan dalam pembentukan asuransi bencana nasional untuk mempercepat pemulihan.

Yusman, Kepala Departemen Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK), mengatakan pembentukan asuransi bencana sangat sulit dalam penerapan. Dia menjelaskan kejadian bencana mengakibatkan kerugian yang luar besar.

"Kerugian meliputi harta, jiwa, kesehatan, bahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Secara teoritis sih bisa saja risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dan reasuransi terlalu besar," kata Yusman di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan dengan menggunakan skema asuransi bencana nasional maka penilaian kerugian secara individual sulit dilakukan. Karena selain kerugian jiwa dan properti, juga terdapat kekayaan lainnya seperti nilai tanah.

Asuransi bencana nasional juga membutuhkan prasyarat masyarakat tinggal di kawasan yang layak huni sebelum diterapkan. Untuk itu perlu relokasi untuk masyarakat yang saat ini menempati wilayah berbahaya. Pemindahan tidak hanya melibatkan milik individu namun juga fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

Yusman juga menjelaskan jika diterapkan juga terdapat komplikasi teknis. Masuknya bantuan setelah bencana dari berbagai pihak baik lintas wilayah maupun negara menambah kesulitan penghitungan.

"Distribusi bantuan membuat nilai kerugian individual juga semakin sulit dihitung. Begitu pula dengan menentukan beneficiary-nya, sulit dilakukan saat terjadi relokasi dan reformasi domisili," katanya.

Saat ini pendekatan yang dilakukan diberbagai negara, kata Yusman, adalah membentuk dana bencana. Dengan pembentukan ini maka akan mengurangi beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ketika musibah terjadi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, saat ini sejumlah negara Asia Tenggara membentuk dana bencana bersama. Dengan pembentukan ini maka recovery dapat dilakukan lebih cepat.

Yasril Y. Rasyid, Direktur Utama PT. Reasuransi Maipark Indonesia mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian dan meyakinkan pemerintah agar asuransi bencana ini dapat dijalankan secara nasional.

Yasril mengatakan pelibatan pemerintah diperlukan karena adanya batas risiko yang dapat ditanggung perusahaan asuransi. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak bencana dan kerugian yang dapat ditimbulkan.

"Padahal Indonesia adalah ring of fire, yang rentan tertimpa bencana" katanya.

Selain secara nasional, kata Yasril, pihaknya juga tengah melakukan pendekatan ke sejumlah pemerintah daerah. Dia mengatakan pemerintah daerah dapat membelikan asuransi di wilayah kerjanya. Sementara pendekatan klaim tidak lagi berdasarkan nilai kerugian namun santunan yang ditetapkan nilai maksimalnya. Sumber : BISNIS.COM