Asuransi Pertanian Belum Efektif

22 Jan 2016, 06:55

KEPANJEN – Program asuransi pertanian yang diterbitkan pemerintah pusat akhir tahun lalu dianggap belum efektif oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Hal itu disebabkan prasyarat asuransi yang sudah ditetapkan . Khususnya aturan tentang diharuskannya petani padi memiliki lahan teknis minimal satu hektare.

”Lahan teknis berarti air harus selalu ada. Kalau memang seperti itu bisa diasumsikan tidak akan terjadi puso (kegagalan panen, red),” terang Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. Dengan begitu, ia menganggap prasyarat asuransi pertanian itu memang kurang tepat. Karena petani harus membayar tanggungan premi yang besarannya mencapai Rp 36 ribu tiap kali panen. Dan hanya di iming-imingi hak senilai Rp 6 juta bila gagal panen.

Jumlah premi yang harus dibayar itu memang terbilang kecil, karena pemerintah pusat menanggung 80 persen premi asuransi. Dari total Rp 180 ribu yang harus dikeluarkan tiap kali panen, pemerintah pusat dikabarkan menanggung biaya premi sebesar Rp 144 ribu per satu hektar lahan. Meski begitu, kejelasan program asuransi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tetap harus diperjelas. Dicontohkan Tomie, prasyarat asuransi harusnya juga disertakan untuk beberapa sub bagian pertanian. ”Kalau memang ingin membantu petani, sawah tadah hujan dan padi gogo harusnya juga disertakan asuransi,” tambah dia.


Sumber: http://radarmalang.co.id/asuransi-pertanian-belum-efektif-29283.htm