Ditjen Pajak Intip Asuransi dan Pasar Modal

26 May 2017, 09:18

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) ternyata tidak hanya bisa mengakses data perbankan, melainkan juga pasar modal, perasuransian atau lembaga jasa keuangan dan entitas sejenis lainnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Seperti yang dikutip Rabu (17/5), pada pasal 2 Perppu itu dituliskan bahwa Ditjen Pajak tidak hanya bisa mengakses data perbankan, melainkan juga pasar modal, perasuransian atau lembaga jasa keuangan dan entitas sejenis lainnya.

Mekanismenya, lembaga tersebut wajib menyerahkan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar perjanjian internasional, yaitu setiap rekening keuangan yang wajib dilaporkan selama satu tahun. Diantaranya memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening dan penghasilan yang terkait rekening keuangan.

Proses identifikasi rekening keuangan harus berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Adalah dengan melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas.

Menko Perekonomian Darmin Nasution meminta seluruh masyarakat agar tidak memandang Perppu Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai suatu hal yang merugikan. Meski pada implementasinya, data para nasabah perbankan baik domestik maupun asing bisa diakses, untuk kepentingan perpajakan."Karena itu adalah bagian komitmen kita di dunia internasional yang sudah sejak beberapa tahun lalu di-endorse bahwa kita akan comply dalam keterbukaan informasi baik terhadap institusi-institusi yang berkepentingan yang terkait di dunia internasional maupun terhadap institusi yang terkait di dalam negeri," katanya.

Mantan Dirjen Pajak ini menuturkan, Perppu AEoI ini akan berlaku hingga UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) telah resmi diterbitkan. Saat ini, UU KUP masih berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Kami akan sampaikan bahwa di negara lain juga sama. Jadi jangan dilihat bahwa itu akan ada ruginya. Justru akan ada ruginya kalau enggak dibuat," tambahnya.

Mengenai kabar saham-saham perbankan anjlok usai terbitnya Perpu AEoI, Darmin meminta kepada pihak perbankan untuk tidak berlebihan menanggapinya. "Tidak usah serius. Walaupun itu benar ada, itu orang tidak mengerti saja. Di Singapura juga sama," tukasnya.

Direktur Utama salah satu bank yang ada di Indonesia, Hariyono Tjahjarijadi mengakui Perppu tersebut berlaku menyeluruh untuk semua lembaga keuangan juga dalam rangka Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak hanya perbankan. "Namun harus diketahui juga cara aksesnya secara detail, masih perlu ada aturan turunannya," ujarnya.

Dia menyebutkan aturan turunan diperlukan untuk bank agar mengetahui apa saja yang mesti dilakukan untuk menyiapkan data.

Kemudian Direktur Utama perusahaan salah satu bank yang ada di Indonesia Kostaman Thayib juga mengungkapkan peraturan ini perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih detil dan mengerucut. "Ini untuk memperjelas tanggung jawab dari lembaga dan pegawai yang menerima data keuangan nasabah dalam menjaga kerahasiaan data nasabah di luar kepentingan perpajakan," ujarnya. (dtf/ant)