Dua Prinsip Ini Masih Diabaikan Industri Jasa Keuangan

30 May 2018, 08:00

OJK menganggap penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi produk keuangan dinilai masih rendah. Padahal, sebenarnya penerapan kedua prinsip itu berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan.

Penerapan prinsip transparansi dan disclosure (keterbukaan) informasi produk jasa keuangan kepada konsumen dinilai masih lemah dan menjadi sorotan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski telah diatur, pelaku usaha jasa keuangan kerap tidak terbuka secara penuh menjelaskan kepada konsumen mengenai keuntungan dan risiko dari produk yang ditawarkan.

Berdasarkan data OJK, rendahnya penerapan kedua prinsip tersebut, bahkan terjadi pada semua industri jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, dana pensiun hingga pegadaian. Sektor perbankan menjadi paling sering dilaporkan konsumen kepada OJK.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengingatkan pelaku usaha seharusnya memberi penjelasan secara utuh mengenai produknya kepada konsumen. Namun, praktiknya pelaku usaha kerap memberi informasi yang tidak utuh, sehingga membingungkan konsumen. Padahal, hal tersebut sangat perlu agar konsumen mengerti mengenai profit dan risiko yang diperoleh saat membeli produk tersebut.

“Penjelasan dari agen sangat minim, sehingga konsumen tidak menerima informasi penuh dari produk yang ditawarkan,” kata Sarjito saat dijumpai dalam seminar bertajuk “Transparansi dan Disclosure Sektor Jasa Keuangan di Indonesia: Praktik Saat Ini vs Internasional Best Practices” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Salah satu contoh yang sering kerap ditemui adalah penawaran kartu kredit yang menawarkan bunga ringan bahkan 0 persen. Padahal, kata Sarjito, di balik penawaran tersebut, terdapat biaya-biaya lain atau hidden fee and charge yang harus ditanggung konsumen. Misalnya, konsumen harus membayar denda saat kewajiban pembayaran kartu kredit tersebut telah melewati jatuh tempo.

Contoh lain, ungkap Sarjito, masih banyak masyarakat tidak memahami dengan benar jenis-jenis produk asuransi, seperti unit link. Menurutnya, mayoritas nasabah beranggapan unit link merupakan produk asuransi yang juga memiliki manfaat sebagai investasi dengan bunga tetap. Padahal, produk unit link memiliki karakteristik imbal hasil yang fluktuatif. “Masih banyak masyarakat tidak mengetahui hal tersebut akibat minimnya informasi yang diberikan pelaku usaha jasa keuangan,” lanjutnya.

Saat ini, OJK juga tengah menyoroti fenomena gadai swasta yang menawarkan pencairan dana dalam waktu singkat. Padahal, kata Sarjito, penawaran produk tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Lihat saja di jalan-jalan banyak gadai swasta menawarkan pencairan dana dalam satu jam, padahal kenyataannya tidak demikian,” kata Sarjito.

Beberapa contoh kasus tersebut sejalan dengan data OJK yang mencatat laporan konsumen paling tinggi disebabkan tidak sesuai penawaran produknya. Berdasarkan data OJK per Maret 2018, pelaporan karena tidak sesuainya penawaran produk tercatat mencapai 228 laporan. Kemudian, permasalahan restrukturisasi kartu kredit mencapai 82 laporan. Lalu, pencairan klaim asuransi yang tidak sesuai dengan perjanjian sebanyak 75 laporan. Ada juga, pelaporan akibat kesulitan klaim asuransi mencapai 71 laporan.

“Dari laporan yang kami terima terkadang penyedia jasa keuangan tidak menjelaskan kepada konsumen mengenai produknya. Bisa dilihat dari penawaran kartu kredit yang dilakukan di mal-mal,” kata Sarjito.

Berdasarkan sektornya, OJK mencatat perbankan merupakan sektor paling tinggi dilaporkan konsumen dengan mencapai 53,3 persen dari total laporan. Diikuti, sektor asuransi mencapai 25,8 persen dan lembaga pembiayaan 12,7 persen. Lalu, pasar modal sebesar 3 persen dan dana pensiun sebesar 1,3 persen. Sebagian besar pengaduan tersebut dilatarbelakangi kurangnya pemahaman konsumen terkait hak dan kewajiban konsumen, biaya, dan denda saat menggunakan layanan dan produk jasa keuangan tertentu.

Berdasarkan data OJK juga mencatat saat ini hanya 21,8 persen masyarakat Indonesia yang memahami secara penuh/utuh mengenai seluk beluk layanan dan produk jasa keuangan (financial literacy). Sedangkan, sebanyak 78,2 persen masyarakat masih rentan menjadi korban penawaran produk keuangan yang tidak transparan dan terbuka.

Sementara itu, Laporan Bank Dunia menyebutkan beberapa masalah transparansi dan keterbukaan informasi yang umum dialami konsumen adalah tidak sesuainya informasi antara penawaran dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, konsumen kerap mendapatkan produk dengan harga dan jangka waktu pembayaran yang kompleks dan membingungkan.

Kepercayaan konsumen

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi produk dan layanan jasa keuangan sebenarnya akan berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen terhadap industri jasa keuangan. Namun, prinsip-prinsip tersebut masih diabaikan dalam praktiknya.

Tirta mengingatkan kembali penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi produk jasa keuangan telah diamanatkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Implementasi dari ketentuan tersebut telah dilakukan pelaku usaha dan dilaporkan melalui penilaian mandiri oleh OJK setiap tahunnya.

Sayangnya, literasi keuangan masyarakat yang rendah sering dimanfaatkan pelaku usaha. “Transparansi dan keterbukaan informasi membantu masyarakat menentukan pilihan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan. Sedangkan, untuk pelaku usaha, keterbukaan informasi dapat menjadi faktor pendorong meningkatkan kompetisi diantara pelaku usaha dalam menawarkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan yang lebih baik,” kata Tirta.

Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya akan mendorong agar isi, format, dan cara menjelaskan produk oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam kontrak atau perjanjian yang dapat merujuk praktik terbaik internasional.

Sumber : hukumonline.com/berita/baca/lt5ae1bc145bdc3/dua-prinsip-ini-masih-diabaikan-industri-jasa-keuangan