Investasi SBN: Industri Asuransi Minta Kelonggaran Sanksi

05 Apr 2016, 17:53

Bisnis.com, JAKARTA - Industri asuransi meminta kelonggaran sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan kewajiban batas minimum investasi Surat Berharga Negara.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu mengatakan terbitnya ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan OJK atau POJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank menyebabkan persaingan untuk berinvestasi dalam instrumen tersebut semakin ketat.

Pasalnya, dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa industri asuransi jiwa diwajibkan memenuhi ketentuan investasi pada instrumen SBN sebesar 20% hingga akhir tahun 2016, dan porsinya akan ditambah 10% pada akhir 2017. Dengan demikian total investasi ditempatkan asuransi jiwa pada instrumen SBN mencapai 30%.
Sementara untuk industri asuransi umum diwajibkan memenuhi ketentuan porsi minimun investasi SBN sebesar 10% hingga akhir tahun ini, dan ditambah 10% pada akhir 2017. Sehingga total porsi investasi SBN untuk industri asuransi umum ialah 20%.
Dia mengatakan hingga saat ini AAJI memang belum menerima adanya keluhan dari anggota terkait suplai SBN.

Togar menyebutkan rata-rata portofolio investasi industri asuransi jiwa pada instrumen SBN telah mencapai sekitar 15%, sehingga pemenuhan batas minimum sebesar 20% hingga akhir 2016 dinilai tidak terlalu memberatkan, karena hanya perlu menambah porsi sebesar 5%.

Akan tetapi, dia mengungkapkan terdapat kekhawatiran jika porsi penempatan investasi SBN ditingkatkan menjadi 30% pada 2017, pasalnya permintaan investasi SBN bisa meningkat hampir dua kali lipat.
“Kami sebenarnya tidak ada keberatan dengan kebijakan tersebut, tetapi sekarang semua industri keuangan nonbank disuruh masuk, nanti kalau di pasar ternyata suplai SBN tidak ada, ya perusahaan jangan dikenakan sanksi,” kata Togar kepada Bisnis, Kamis (31/3/2016).

Dia mengungkapkan, AAJI juga sudah menyampaikan masukan kepada OJK terkait kelonggaran sanksi, apabila perusahaan asuransi jiwa tidak dapat memenuhi ketentuan SBN karena keterbatasan suplai. Akan tetapi, OJK belum memberikan tanggapan resmi terkait masukan tersebut. Selain itu, Togar menyatakan AAJI juga berharap agar pemerintah bisa memberikan insentif dalam pemenuhan investasi SBN. Adapun, insentif yang diharapkan berupa keringanan pajak.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly F. Pardede menilai tidak perlu ada kekhawatiran dari industri asuransi terhadap ketersediaan suplai investasi pada instrumen surat berharga negara. Dia mengatakan penerbitan kebijakan terkait invetasi SBN sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan masukan-masukan dari para lembaga jasa keuangan termasuk industri asuransi.“Tidak perlulah ketersediaan suplai SBN terjamin. Pelaku IKNB bisa memperoleh di pasar sekunder. Bank juga banyak yang jual beli SBN tuh,” kata Dumoly.

Selain itu, dia menegaskan penetapan batas minimum investasi SBN juga dinilai tidak memberatkan, karena sebagian besar industri keuangan nonbank sudah memiliki portofolio investasi SBN mendekati batas minimun yang ditentukan otoritas.

“Dana pensiun misalnya sudah punya 18%, berarti tinggal tambah 2%. Asuransi jiwa rata-rata 14,6%, dan asuransi umum 7%,” ujarnya.

 

Askrida | Sumber :  http://finansial.bisnis.com/read/20160331/215/533314/investasi-sbn-industri-asuransi-minta-kelonggaran-sanksi