Melindungi petani dengan asuransi (3)

06 Sep 2017, 10:04

Subsidi pemerintah untuk asuransi pertanian juga diperlukan. Di Amerika Serikat, subsidi yang diberikan untuk skim-skim berskala besar berada pada kisaran sekitar 25 persen dari nilai ganti kerugian. Di Brasil sekitar 50 persen, sedangkan di Mexico sekitar 80 persen. Jepang, negara yang terkenal sangat melindungi kepentingan petaninya juga mensubsidi asuransi pertaniannya; bahkan menurut Tsujii (1986) jika dibandingkan dengan negara maju yang lain jumlah subsidinya termasuk kategori sangat besar.

Peran pemerintah dalam pengembangan asuransi pertanian sangat menentukan. Pengembangan asuransi pertanian membutuhkan adanya komitmen, kebijakan, program, dan dukungan politik yang kuat dan konsisten. Berpijak pada kondisi empiris sistem usahatani padi petani di negeri ini maupun belajar dari pengalaman negara lain yang telah mengembangkannya, asuransi pertanian untuk usahatani di Indonesia dapat dikembangkan jika ada subsidi dari pemerintah.

Posisi strategis komoditas pertanian dalam perekonomian nasional merupakan argumen pokok yang legitimasinya sangat kuat untuk memposisikan asuransi pertanian usahatani padi sebagai bagian integral kebijakan pembangunan pertanian. Meskipun demikian, adalah tidak tepat untuk mengembangkan asuransi pertanian tanpa persiapan yang sangat cermat dan komprehensif.

Pilar-pilar pokok rancang bangun skim asuransi pertanian yang meliputi unsur-unsur pokok landasan dasar struktur, unsur-unsur kunci yang membentuk suprastruktur, dan prasyarat esensial lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan harus dikaji, dipahami, dan dibangun secara simultan. Orientasinya adalah untuk menciptakan suatu sistem kelembagaan asuransi pertanian yang secara simultan layak secara teknis, finansial (ekonomi) dan sosial (budaya).

Viabilitas ekonomi asuransi pertanian sangat dipengaruhi oleh keberhasilan menciptakan sistem kelembagaan yang kondusif untuk meminimalkan moral hazard dan juga payung hukum yang jelas, agar tidak menjadi lahan korupsi baru. Dalam inisiasi maupun tahap pengembangan, koordinasi lintas disiplin dan lintas sektor sangat dibutuhkan, pendekatan multi disiplin mutlak diperlukan. Ketidakmatangan persiapan tidak hanya berpotensi memicu kegagalan, tetapi lebih dari itu adalah kontraproduktif dengan program-program pembangunan pertanian dalam konteks yang lebih luas. Proses pembelajaran juga bagian integral dari pengembangan kelembagaan sistem asuransi pertanian.

Pembahasan tentang isu perlunya asuransi pertanian sempat hangat dibicarakan pada akhir 2010-awal 2011. Petani dan orang-orang yang peduli dengan mereka tentu sangat menyambut baik itikad baik ini. Setidaknya dengan adanya jaminan dari pemerintah, petani memiliki sedikit kepastian dan harapan dalam menjalankan usaha taninya. Dengan demikian, petani benar-benar terlindungi dan terberdayakan serta punya makna dalam pembangunan pertanian nasional. Daripada melakukan studi banding tidak jelas ke luar negeri, anggota dewan yang membidangi hal ini dan pemerintah lebih baik memanggil para ahli untuk memantapkan persiapan asuransi pertanian tersebut.

Jaminan asuransi (terutama untuk gagal panen) akan membuat petani lebih yakin untuk menanam dalam kondisi apa pun. Tanah Indonesia yang subur seharusnya tidak dibiarkan puso gara-gara keragu-raguan petani. Produktivitas hasil pertanian, terutama makanan pokok, harus terus genjot. Hal ini dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, tidak sekadar swasembada pangan. Negara ini hanya dapat mandiri jika minimal berdaulat dalam pangan dan energi, karena dua hal itulah yang selama ini menjadi sendi utama kehidupan sekarang. Daulat pangan berarti ada ketersediaan dan jaminan pangan yang cukup dari dalam negeri sendiri, serta masih ada sisa untuk ekspor atau cadangan di saat paceklik. Ironisnya, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture) Indonesia  pada 2011 ini akan kembali mengimpor beras hingga 1,75 juta ton atau naik 800 ribu ton dair tahun sebelumnya.

Masalah pertanian ini seharusnya sudah dianggap sangat serius. Ancaman kekurangan pangan secara massif di negara yang subur ini beberapa tahun mendatang sangat terbuka. Lahan kian menyempit dan petani semakin berkurang karena sudah tidak ada generasi penerus petani yang mau bertani. Hal ini terjadi karena kaum muda menganggap mata pencaharian sebagai petani tidak menjamin adanya kesejahteraan, kotor, kampungan, bahkan rendah. Mereka menganggap tidak ada yang bisa diharapkan dari kehidupan bertani. Di kampung penulis sendiri di Jawa Timur, hanya pemuda yang tidak berpendidikan dan tidak dapat pekerjaan di tempat lain yang mau bertani. Agaknya hal ini sudah menjadi fenomena umum di daerah-daerah.

Sudah saatnya, untuk tidak mengatakan terlambat, pemerintah menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas. Petani, yang selama ini hanya dijadikan lumbung suara partai politik, juga harus sadar untuk meminta dan lalu mendapatkan haknya, yaitu perlindungan yang legal sebagaimana perlindungan di sektor-sektor perekonomian lain. Dari sekitar 108 juta orang Indonesia yang bekerja, lebih dari 41 juta di antaranya mencari nafkah di sektor pertanian (termasuk petani ikan) (data BPS 2010).

Sumber : rimanews.com/opinion/politics/read/20170828/327173/Melindungi-petani-dengan-asuransi