Menunggu Kapan Asuransi Parkir Terealisasi

18 Jul 2017, 13:34

Banyak program dinas perhubungan berkaitan dengan parkir yang belum terlaksana. Selain tarif progresif, ada asuransi parkir yang hingga kini belum terealisasi. Padahal, Dishub sempat berencana menerapkan kebijakan tersebut awal 2017.

Pada November lalu, kebijakan itu disebut-sebut menunggu dasar hukum. Dishub sudah menyusun draf peraturan wali kota (perwali) yang akan dijadikan dasar hukum. Hingga kini, kabar perwali itu tidak jelas. Bahkan, Dishub memiliki cerita lain sebagai alasan belum terlaksananya program tersebut.

Salah satu alasan yang kini disampaikan Kepala UPT Parkir Jalan Umum Dishub Surabaya Tranggono Wahyu Wibowo adalah perubahan skema. Awalnya, pembayaran asuransi dilakukan pemkot. Skema baru yang sedang disusun, asuransi dibayar penyelenggara parkir. “Juru parkir yang menanggung asuransi tersebut.” ucapnya.

Juru parkir yang ingin mengajukan lokasi baru diminta membayar asuransi dahulu. Pembayarannya selama setahun. Selama mereka beroperasi, sudah ada asuransi yang menanggung apabila terjadi musibah di lokasi tersebut.

Tranggono mengungkapkan, skema itu bersumber dari keinginan juru parkir di Surabaya. Mereka sempat mengusulkan kepada pemkot tentang membayar asuransi sendiri. Usulan itu menjadi masukan. “Tetapi, kami harus menelaah lebih dalam,” jelasnya.

Ada beberapa persoalan yang harus diperjelas. Di antaranya, besaran biaya asuransi yang dibayar jukir dan nilai jaminan yang diberikan asuransi. Bisa jadi, antarlokasi parkir berbeda nilai. Karena itu, Dishub ingin memastikan apakah skema itu sesuai aturan atau bisa berdampak hukum. “Kalau berdampak hukum, kami akan gunakan skema yang pertama,” ucapnya.

Yang jelas, hingga kini, kebijakan asuransi parkir belum diterapkan. Padahal, layanan itu sudah tertera pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Parkir. Pada perda tersebut, dijelaskan bahwa penyelenggara tempat parkir oleh orang atau badan wajib mengasuransikan kendaraan. Apabila kendaraan hilang di tempat parkir, penyelenggara parkir harus memberikan ganti rugi kepada pemilik kendaraan.

Aturan tersebut selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. UU itu menegaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Ganti rugi yang dimaksud bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Nilainya diharapkan setara. Ada pula putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/PDT/2005 yang mengungkapkan hal sama. Pengelola parkir wajib memberikan penggantian kepada konsumen yang kehilangan kendaraan.

Saat ini, hampir tidak ada penyelenggara parkir yang mau memberikan ganti rugi jika ada kendaraan hilang. Biasanya, jukir yang dipaksa mengganti oleh pemilik kendaraan. Kenyataan tersebut memberatkan jukir di lapangan. (riq/c17/ano)

Sumber : jawapos.com/read/2017/07/06/142493/menunggu-kapan-asuransi-parkir-terealisasi