Menyoroti Premi Restrukturisasi Perbankan

17 Apr 2017, 16:14

Pemerintah, melalui LPS(Lembaga Penjamin Simpanan), bakal menerapkan premi tambahan biaya Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). Beleid baru itu seharusnya tidakmembebani industri perbankan, sebaliknya bertujuan untuk menjaga value dan stabilitas industri perbankan. Bankyang berkinerja baik diharapkan mendapat insentif dari program ini.

Untuk mendapat formulasi yang pas, termasuk besaran premi, LPS sudah seharusnya mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan di industri keuangan. Pemerintah, seperti diketahui, akan menerapkan Peraturan Pemerintah pada April 2017 mengenai premi tambahan terhadap perbankan yaitu premi untuk pendanaan PRP di luar premi regular  LPS, 0,2% pertahun (single pricing).

Hal ini sejalan dengan mandat baru dari LPS, yang dimuat dalam UU No.9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), khususnya pasal 39, ayat (1) huruf C dan ayat (2) yaitu salah satu sumber pendanaan program restrukturisasi perbankan berasal dari kontribusi industri perbankan.

Menurut simulasi besaran premi yang sudah dilakukan LPS ialah dengan menetapkan pertama kali target fund yang akan dihimpun selama satu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh di negara lain, Jerman: 0,05% x PDB (15 tahun); Swedia: 2,5% x PDB (15 tahun); Jepang: 0,038% x simpanan (20 tahun); Uni Eropa: 1,05% x total simpanan yang dijamin (8 tahun). Sementara itu, IMF: 2% – 4% x PDB (net).

Premi yang Pas

Sebenarnya berapakah premi yang pas untuk dibebankan pada bank yang mencari perlindungan asuransi atau untuk membiayai restrukturisasi perbankan?

Premi asuransi dimaksudkan cukup untuk menutup estimasi biaya (expected cost) bagi LPS atas dasar perhitungan aktuaria. Bank yang dinilai berisiko (terutama risiko sistemik) seharusnya membayar premi lebih tinggi sesuai risikonya.

Tingkat kesehatan bank, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),diukur dari empat indikator yaitu:

(1) Risiko bank

Risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko bagi seluruh risiko yang secara formal ditetapkan oleh OJK yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan

(2) Kualitas penerapan tata kelola yang baik

(3) Kualitas pendapatan bank

(4) Kualitas permodalan bank.

Kendati demikian, premi yang dihitung secara aktuaria seperti ini hanya berlaku untuk banksecara individu.Tapi tidak mencakup efek domino pada kondisi krisis, dimana masalah di satu bank bisa merembet ke bank lain sehingga menciptakan masalah pada banyak bank.

Artinya, premi total yang seharusnya menjadi beban bank adalah premi regular ditambah premi untuk risiko sistemik bank. Aturan mengenai penentuan bank sistemik sudah diatur dalam peraturan OJK No. 46 /POJK.03/2015 tentang Penetapan Systemically Important Bank dan Capital Surcharge.

Model Merton

Model ini menggunakan opsi put sebagai dasar menghitung besar premi. Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) untukmembeli atau menjual suatu asetdengan harga tertentu(nilai pelaksanaan atau exercise price) pada jangka waktu tertentu. Hak untuk membeli aset disebut dengan opsi call, dan hak untuk menjual aset disebut dengan opsi put.

Asuransi pinjaman dapat dilihat sebagai opsi put yang dikeluarkan oleh LPS dengan aset dasar berupa nilai aktiva dari bank,dengan nilai patokan (exercise price) adalah jumlah utang dari bank (termasuk simpanan nasabah di bank) yang dijamin oleh LPS. Atas penjualan opsi put tadi, LPS menerima premi.

Apabila nilai aktiva bank jatuh di bawah nilai jaminan LPS, maka bank berhak ‘menjual’ aset tersebut pada LPS dengan nilai penjaminan, atau dengan kata lainmengizinkan aset tersebut menjadi milik LPS.

Apabila nilai aset bank lebih besardari nilai penjaminan, maka bank tentunya akan membiarkan opsi put menjadi expire, dan kondisi ini aman bagi LPS.

Oleh karena itu LPS harus dapat meyakini bahwa selama masa kontrak asuransi, nilai aset bank akan senantiasa lebih besar dari nilai jaminan LPS. Bank dengan kualitas kurang baik dari sisi tingkat kesehatan bank mempunyai risiko lebih tinggi nilainya jatuh di bawah jumlah jaminan LPS sehingga LPS harus membayar kewajiban asuransinya.

Estimasi biaya asuransi adalah nilai opsi put yang digunakan pada transaksi di atas. Untuk memperhitungkan faktor sistemik, maka faktor korelasi perlu diperhitungkan, misalnya, dengan mengukur sensitivitas dari imbal hasil dari aset bank dengan kondisi ekonomi tertentu. Bank dengan nilai korelasi lebih tinggi memperoleh premi risiko yang lebih tinggi.

Nilai premi dapat ditentukan antara lain dengan model Black-Scholes, yang memerlukan lima parameter, yaitu (1) nilai pasar dari aset bank (2) nilai pelaksanaan (exercise price) (3) jangka waktu opsi (4) suku bunga bebas risiko, misalnya imbal hasil SUN jangka waktu satu bulan dan (5) volatilitas dari nilai pasar aset bank.

Rumus premi opsi call adalah: C = SN (d1) – XN (d2),

Dimana C adalah premi opsi call dengan aset dasar S dan masa jatuh tempo T, X adalah nilai tunai (present value) dari harga patokan (exercise price) dan N (.) adalah fungsi distribusi normal kumulatif. Sedangkan d1 dan d2 merupakan variabel yang nilainya tergantung dari S, harga patokan X, jangka waktu T dan volatilitas nilai pasar dari aset dasar S.

Meskipun model Black-Scholes ditujukan untuk penilaian opsi call, tetapi model ini juga dapat digunakan untuk menghitung nilai opsi put dengan menggunakan hubungan keseimbangan antara opsi put-call. Hubungan antara harga aset dasar, premi opsi call, dan premi opsi put dapat dinyatakan dalam persamaan berikut: Harga opsi put – harga opsi call = nilai tunai dari exercise price + nilai tunai dari dividen - harga aset dasar.

Masalahnya, tidak semua variabel yang diperlukan ini dapat diperoleh dengan mudah di pasar. Oleh karena itu, perlu ditentukan sejumlah model dan asumsi dengan segala kelemahan yang menyertainya. Paling tidak pendekatan formula ini dapat memberikan indikasi mengenai besaran premi LPS yang dapat dipertanggung jawabkan pada pihak yang diwajibkan membayar premi, yaitu perbankan.

Yang harus diyakinkan adalah program restrukturisasi ini bukan dimaksudkan untuk menyelamatkan bank secara individu, melainkan lebih kepada industri, untuk menjaga ‘value’ industri perbankan agar tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, kendati kebijakan ini adalah pelaksanaan UU, diharapkan besaran premi bisa disesuaikan dengan kinerja masing-masing bank. Artinya, premi tidak dapat disamaratakan. Bank yang berkinerja baik diharapkan akan memperoleh insentif dari program ini.

Sumber : koran.bisnis.com/read/20170407/251/643409/menyoroti-premi-restrukturisasi-perbankan