OJK Kesulitan Edukasi Masyarakat Terpencil

26 Jan 2017, 14:59

Tingkat literasi (pemahaman) dan inklusi (penggunaan produk perbankan) keuangan Indonesia masih paling rendah se-kawasan ASEAN. Meski begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap pede target inklusi keuangan 75 persen di 2019 bisa tercapai.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 OJK menunjukkan, indeks literasi keuangan sebesar 29,66 persen dan inklusi keuangan sebesar 67,82 persen. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pertama di 2013, di mana literasi keuangan 21,84 persen dan inklusi keuangan 59,74 persen.

Dengan begitu, artinya terjadi peningkatan pemahaman keuangan (well literate) dari 21,84 persen menjadi 29,66 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan dari 59,74 persen menjadi 67,82 persen.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono bilang, rendahnya posisi Indonesia di negara ASEAN lantaran banyak kesulitan yang dihadapi Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kawasan Indonesia yang terdiri dari kepulauan, sebut wanita yang kerap disapa Tituk ini, membuat Indonesia harus kerja keras dalam memberikan edukasi ke masyarakat terpencil dan terluar kawasan Indonesia.

"Literasi Singapura dan negara ASEAN lainnya rata-rata di atas 50 persen, sementara kita masih di 30 persen. Namun inklusi kita sudah menunjukkan peningkatan. Itu artinya, meski masih rendah, harapan untuk terus naik signifikan optimistis bisa tercapai," terang Tituk di acara konferensi pers hasil survei di Jakarta, kemarin.

Terkait target di tahun 2019, Tituk mengatakan, dalam mencapainya tak hanya berpatokan pada angka, karena erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penggunaan produk keuangan, terutama masyarakat ke bawah.

"Yang penting itu harus konkret di lapangan seperti apa. Seperti tahun lalu, tingkat kemiskinan masih di angka 10-27 persen, jika dikaitkan dengan literasi dan inklusi keuangan, tentunya kami berharap meningkatkan indeks tersebut juga semakin memper­mudah masyarakat mengakses keuangan," jelas Tituk.

Tituk menyebut, saat ini pemaha­man dan akses masyarakat terhadap keuangan membaik dibandingkan tiga tahun lalu. Artinya, kata Tituk, hanya 22 dari 100 orang yang paham mengenai industri keuangan dan dari 100 orang, 59 orang saja yang mendapatkan akses layanan jasa keuangan.

Untuk meningkatkan tingkat literasi maupun inklusi keuangan, OJK menargetkan kenaikan 2 persen di setiap tahun. Namun bila melihat hasil survei 2016, peningkatan literasi maupun inklusi keuangan melebihi target. "Hasilnya, tingkat literasi dan inklusi meningkat melebihi target, jadi lebih dari 2 persen per­tahun meningkatnya," tuturnya.

Survei ini untuk pertama kalinya mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masing-masing sebesar 8,11 persen dan 11,06 persen. Sebagai tambahan, hasil survei juga mencakup indeks literasi dan inklusi keuangan per provinsi dan per sektor jasa keuangan, baik untuk sektor jasa keuangan konvensional maupun syariah.

Di kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto mengatakan, beragam kegiatan edukasi dan program inklusi keuangan secara berkelanjutan dilaksanakan oleh OJK ber­sama industri jasa keuangan.

Edukasi keuangan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti edukasi komunitas, training of trainer, outreach program, kuliah umum, edukasi bahari, iklan layanan masyarakat, edu expo, bioskop keliling, wayangan dan SiMOLEK dengan target edukasi yaitu perempuan/Ibu rumah tangga, UMKM, petani/nelayan, TKI/CTKI, pelajar/mahasiswa, profesional, karyawan dan pensiunan.

Kegiatan edukasi keuangan sejak 2013 sampai 2016 telah dilaksanakan di 144 kota dengan frekuensi sebanyak 289 kegiatan. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelajar dan mahasiswa, OJK juga telah menyusun dan meluncurkan buku seri literasi keuangan untuk jenjang pendidikan formal mulai tingkat SD, SMP, SMA dan Per­guruan Tinggi.

Sedangkan, pelaksanaan program inklusi keuangan dilaksanakan melalui program perluasan akses keuangan, seperti Laku Pandai, Jaring dan Laku Mikro, maupun melalui pengembangan produk mikro, seperti tabungan SimPel, asuransi mikro, reksadana mikro, yuk nabung saham dan nabung emas.

"OJK sebagai anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif juga menyelenggarakan kegiatan inklusi keuangan dalam bentuk sinergi aksi bersama-sama kementerian/lembaga terkait, seperti pengembangan Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, Sinergi Aksi Mendorong Akses Keuangan Untuk Rakyat, Gerakan Nasional Menabung dan program penyaluran bansos secara non tunai," terangnya. ***

askrida | Sumber : ekbis.rmol.co/read/2017/01/25/277972/OJK-Kesulitan-Edukasi-Masyarakat-Terpencil-