OJK Sudah Siap

22 Aug 2016, 14:55

Berkembangnya produk ekonomi digital di Indonesia memerlukan perangkat regulasi untuk mengatur dan mengembangkan industri tersebut. Saat ini, produk ekonomi digital yang telah banyak digunakan adalah berupa uang elektronik, produk financial technology dan perdagangan berbasis online.

Pengamat E-commerce dan Teknologi Informasi, Kun Arief Cahyantoro menilai, tantangan ekonomi digital dari segi regulasi adalah membangun transaksi elektronik yang aman, tahan, dan terpercaya. Selain itu, juga tata kelola bisnis elektronik yang jelas dan mengatur seluruh pihak, baik sisi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Tantangan ekonomi digital dari segi infrastruktur adalah bagaimana membangun infrastruktur yang berketahanan dan mampu mengatasi risiko dari teknologi itu sendiri," katanya. Arief menuturkan, yang perlu diatur oleh regulator adalah masalah keamanan transaksi, privasi dan kerahasiaan, autentifikasi, integritas data, dan tata kelola bisnis berbasis ekonomi digital. Solusinya adalah, dibutuhkan sertifikat digital nasional, dan tata aturan transaksi elektronik sebagai penjabaran dari UU ITE.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator saat ini sedang menyusun aturan mengenai financial technology. Deputi Komisioner IKNB (Industri Keuangan non-Bank) OJK, Edy Setiadi menjelaskan, untuk menyusun aturan ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan regulator beberapa negara yang lebih berpe ngalaman dalam mengatur fintech ini. Koordinasi tersebut akan dijalin dalam festival financial techonology yang akan digelar oleh OJK pada akhir bulan Agustus ini.

Menurut Edy, perkembangan fintech secara internasional saat ini sudah meningkat cukup besar. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya hampir 30 hingga 40 kali lipat. Namun, karena di Indonesia belum ada aturan resmi yang menggolongkan fintech ke dalam industri tertentu, OJK belum dapat memantau pertumbuhan dari sisi jumlah nasabah.

"Sejauh mana produk dipasarkan melalui layanan teknologi, melalui provider teknologi, kita belum pantau itu. Tapi yang kita pantau adalah, sejauh mana, katakanlah, kalau ada perjanjian kerja sama, misalnya, industrinya sendiri dengan perusahaan fintech, sejauh mana bisa meng-cover risikonya apabila perusahaan fintech, misalnya, terjadi kebocoran data nasabah," kata Edy.

Edy menuturkan, saat ini OJK masih mencermati negara mana yang akan dijadikan kiblat dalam mengatur industri fintech ini. Ia mencontohkan di Kanada, pihak asosiasi yang secara langsung diminta oleh pemerintah untuk mengatur fintech ini. Sedangkan negara seperti Malaysia dan Thailand, diatur langsung oleh pemerintah. Sementara di Amerika Serikat (AS), distribusi produk asuransi tidak boleh oleh perbankan atau fintech, harus melalui agen asu ransi atau perusahaan pialang. Sehingga, di sana tidak mengenal istilah bancassurance.

"Jadi banyak aturan-aturan yang berbeda di tiap negara, distribusinya saja tidak boleh di luar perusahaan pialang atau fintech. Kan berarti ada negara-negara tertentu yang memang diperkenankan. Kita masih melihat, karena, kalau sepanjang fintech itu dapat melakukan efisiensi atau artinya overhead cost-nya lebih rendah, perlu kita cermati juga, mengapa tidak?" ujar Edy.

Dalam aturan yang sedang disusun, lanjut Edy, regulator akan mencermati aturan-aturan yang dinilai tidak terlalu ketat dan tidak akan menekan kreativitas dari fintech. Saat ini, industri yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal dan keuangan nonbank, juga memiliki fintech dan dapat menjalankannya, sepanjang fintech dilaksanakan oleh perusahaan dengan di-cover oleh manajemen risiko.

Artinya, kalau perusahaan fintech tersebut menggunakan distribusi channel melalui IT, secara otomatis pengawas akan melihat kecukupan memitigasi risiko dari penggunaan distribusi melalui IT tersebut. Jadi, cara manajemen risiko sudah ter-cover di dalam proses pengawasan oleh OJK sendiri. Namun, yang belum ada peraturannya adalah, bagaimana perusahaan IT yang berperan sebagai lembaga jasa keuangan. Perusahaan yang basisnya bukan dari in dustri perbankan, namun secara peer to peer landing memper temukan investor dengan pemilik proyek. -ed: Ichsan Emrald Alamsyah-

askrida | Sumber : www.republika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16/08/16/obzyxg9-ojk-sudah-siap