OJK Teliti Rencana Kerja Asuransi

18 Jul 2016, 10:40

Otoritas Jasa Keuangan akan meneliti rencana kerja industri asuransi untuk memenuhi ketentuan single presence policy seperti amanat Undang-Undang No.40/2014 tentang Perasuransian. Ahmad Nasrullah, Direktur Pengawasan Asuransi Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan otoritas tengah meneliti model pemenuhan ketentuan yang paling efisien. Saat ini sejumlah perusahaan asuransi telah diminta mempresentasikan rencana kerja kepada OJK. "Pekan ini kami mulai panggil satu-satu," kata Ahmad.

Dia mengatakan sejumlah aksi korporasi telah dilakukan oleh perusahaan asuransi guna memenuhi ketentuan tersebut. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama perusahaan bersangkutan.Berdasarkan catatan Bisnis, beberapa perusahaan yang menyatakan aksi korporasi sebagai pemenuhan single presence policy.
Ahmad menyatakan dengan peta jalan yang disampaikan industri ini maka peran otoritas akan mendukung secara regulasi. Saat ini otoritas juga tengah menyiapkan aturan turanan dari Undang-Undang Perasuransian. "Begitu aturan disahkan dapat langsung jalan," ujarnya.

Dia menyatakan dengan pertemuan dengan industri ini diharapkan lebih banyak opsi yang dapat disiapkan dalam rangka pemenuhan kepemilikan tunggal ini. Menurutnya, saat ini arah kebijakan yang ada menganggap kepemilikan tunggal jika berada dalam satu holding. "Meski begitu saat ini sedang terus dibahas," ujarnya.
UU Perasuransian No.40/2014 Pasal 16 menyatakan setiap pemegang saham pengendali (PSP) hanya dapat menjadi pengendali satu perusahaan asuransi jiwa, umum, atau perusahaan reasuransi baik konvensional maupun syariah.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham pengendali yang merupakan pemerintah atau negara RI. Perusahaan asuransi diwajibkan merger apabila terdapat perusahaan asuransi sejenis yang menjadi sister company dalam grup konglomerasi paling lambat pada 2017.

Yusman, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan setelah aturan teknis kepemilikan tunggal pada satu jenis perusahaan asuransi maka para pemilik harus segera memenuhi aturan tersebut. "Kami akan kumpulkan para pemegang saham dan mendengarkan usulan mereka bagaimana aturan ini berlaku, tetapi menimbulkan dampak seminimal mungkin. Namun, bagaimanapun aturan pasti memiliki dampak," katanya.

Dia menuturkan para pemilik lebih satu perusahaan asuransi telah mulai berkonsultasi dengan otoritas untuk menjalankan aturan ini. Menurutnya, hal penting yang diminta oleh industri untuk dipertimbangkan dalam aturan ini adalah jangka waktu pelaksanaan. Yusman mengatakan otoritas tidak ingin menimbulkan keresahan di dalam industri, sehingga semua opsi yang disodorkan oleh para pemegang saham akan dipertimbangkan.
Sementara itu, belum lama ini OJK mencabut aturan pelonggaran dasar perhitungan kesehatan asuransi dan dana pensiun. Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, menyatakan otoritas telah melakukan tes un tuk melihat dampak pencabutan ke longgaran ini. Dia memastikan pen cabutan ini tidak berdampak pada industri.

“Pengaruhnya tidak negatif karena market price atau value investasi asuransi dan dana pensiun sudah kembali normal dan bahkan bertumbuh positif.” Dia juga memastikan perusahaan yang sebelumnya memanfaatkan fasilitas pelonggaran ini juga telah menampilkan kinerja positif.

askrida | Sumber : koran.bisnis.com/read/20160714/445/565702/ojk-teliti-rencana-kerja-asuransi