OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Industri Jasa Keuangan

09 Dec 2016, 16:40

Perhatian pemerintah terhadap inklusi atau upaya pendekatan terhadap masyarakat untuk membangun keterbukaan terhadap jasa keuangan semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk membantu penduduk yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal.

Inilah yang mendasari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang merasa perlu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memahami macam-macam lembaga jasa keuangan dan menggunakan produk jasa keuangan. Menurut Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Indra Krisna, ada tiga jenis utama Industri Jasa Keuangan. Yaitu, perbankan, Industri Keuangan Non Bank (INKB), dan pasar modal. Dengan mengetahui ketiga jenis lembaga ini, masyarakat dapat memilih langkah selanjutnya yang harus diambil untuk mengolah keuangan mereka.

“Kami mengedukasi masyarakat agar tidak sampai salah menentukan pilihan dan juga terlindungi secara hukum,” ujarnya.

Saat ini, menurut Indra, masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan industri jasa keuangan non formal, seperti melakukan interaksi dengan rentenir. Hal ini, menyulitkan korban tersebut untuk mendapatkan payung hukum. Oleh karena itu, pengenalan mengenai lembaga jasa keuangan pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat sendiri. “Bahkan kami bisa mengarahkan pilihan masyarakat untuk keuangan mereka. Seperti, pada asuransi kesehatan atau asuransi jiwa,” tambahnya.

Lebih lanjut Indra mengatakan, saat ini tingkat inklusi masyarakat terhadap industri jasa keuangan masih rendah, yaitu di bawah 30 persen. Hal ini yang mendasari keluarnya Perpres SNKI yang dilaunching langsung oleh Presiden. Karena sudah menjadi PP, meenurutnya, inklusi ini tidak semata-mata menjadi tugas OJK saja sebagai regulator. Namun juga seluruh lapisan masyarakat.

Termasuk, industri jasa keuangan, pemerintah daerah, dan rekan-rekan di bidang pendidikan. Semua wajib dilibatkan supaya dapat memahami dan mengambil tanggung jawab. “Selain tingkat inklusi, literasi juga wajib ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai jasa keuangan, namun telah melakukan interaksi. Ini yang membuat banyak kesalahan yang berujung pada pengaduan,” ujarnya.

Setelah launching kegiatan inklusi keuangan industri jasa keuangan, OJK mengharapkan adanya kerjasama yang baik dari para lembaga jasa keuangan. Terdapat 166 lembaga jasa keuangan di Malang yang berada dalam naungan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan yang diketuai olehnya. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mendukung program pemerintah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.(mgg/nda)

askrida | Sumber : www.malang-post.com/ekonomi/ojk-tingkatkan-inklusi-keuangan-industri-jasa-keuangan