Optimalisasi Sektor Jasa Keuangan

03 May 2019, 13:50

SEKTOR jasa keuangan memegang peran penting dalam upaya menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan pembangunan nasional yang merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor jasa keuangan yang tumbuh dan stabil diyakini mampu mengarahkan sumber pendanaan dalam melakukan fungsi intermediasi dan mengelola risiko secara baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sektor jasa keuangan yang kuat juga mampu bertahan terhadap permasalahan ekonomi yang datang dari dalam dan luar negeri sehingga menjamin proses pembangunan ekonomi nasional tidak mengalami gangguan.

Stabilitas sektor keuangan dalam kurun waktu satu dekade ini terjaga dengan baik di tengah turbulensi ekonomi domestik maupun global. Pada 2018, walaupun menghadapi tekanan kenaikan suku bunga negara maju dan pelemahan nilai tukar, kredit perbankan di 2018 dapat tumbuh double digit mencapai 11,75 persen yoy (year on year) diikuti profil risiko kredit yang terjaga dengan NPL di level 2,37 persen, jauh di bawah ambang batas maksimal lima persen.

Kemudian, industri keuangan nonbank juga mencatatkan perkembangan positif dengan penyaluran pembiayaan tumbuh 5,17 persen yoy dengan rasio NPF 2,71 persen. Minat penghimpunan dana di pasar modal pun terus meningkat dengan pencapaian rekor 62 emiten baru. Adapun nilai penghimpunan dana di 2018 tercatat sebesar Rp166 triliun, dan total dana kelolaan investasi meningkat 8,3 persen atau mencapai Rp746 triliun.

CAR perbankan pada 2018 tercatat sebesar 22,97 persen, RBC industri asuransi umum dan asuransi jiwa sebesar 332 persen dan 441 persen, dan kemudian gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,99x, jauh di bawah threshold maksimal sebesar 10x.

Pertumbuhan di sektor jasa keuangan diiringi permodalan yang sangat memadai dalam memberikan bantalan ketahanan lembaga jasa keuangan dalam mengabsorbsi risiko dalam kondisi pasar keuangan global yang fluktuatif.

Kesinambungan antara pertumbuhan dan kestabilan sektor jasa keuangan merupakan modal penting yang harus dijaga agar industri riil dapat meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

OJK pada 2018 telah mengeluarkan paket kebijakan dengan dua fokus utama yakni kebijakan mendorong ekspor dan industri penghasil devisa serta kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengembangan Pembiayaan

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu upaya untuk memberikan ruang gerak sektor riil yang lebih besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu fokus kebijakan strategis OJK di 2019 ialah melanjutkan upaya untuk menyediakan alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang yang sangat tepat untuk pembangunan infrastruktur melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

Dalam rangka pendalaman pasar keuangan, berbagai instrumen telah tersedia seperti obligasi daerah, blended finance, green bond, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dana investasi infrastruktur (Dinfra), dana investasi real estate (DIRE), dan mengembangkan produk hedging derivatif berupa Indonesia government bond futures, medium term notes,dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, serta instrumen lainnya.

Efek dari pembangunan infrastruktur memang tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi dalam jangka panjang ketersediaan infrastruktur dapat membangkitkan jalur distribusi barang sehingga lingkungan di sekitar lokasi infrastruktur tersebut akan tumbuh berkembang. Agar daya ungkit dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan lebih cepat, peran utama OJK tidak hanya fokus pada pembiayaan pelaku usaha besar, tapi juga merumuskan kebijakan untuk memfasilitasi pembiayaan berkelanjutan bagi sektor UMKM.

Upaya pembiayaan UMKM dan perluasan akses keuangan ke daerah-daerah di antaranya dilakukan melalui KUR Klaster, program branchless banking Laku Pandai, program Bank Wakaf Mikro untuk pembiayaan mikro, pemanfaatan fintech seperti equity crowdfunding dan peer to peer lending, pendirian BUM-Des Center untuk mengoptimalisasikan potensi ekonomi desa dan revitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Pada 2019, pertumbuhan dan stabilitas sektor jasa keuangan diperkirakan akan terus membaik dan terjaga sesuai tren tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro ekonomi dan sektor jasa keuangan yang terus menunjukkan angka positif.

Dengan meredanya tekanan kenaikan Fed fund rate (FFR) di 2019, tekanan rebalancing portfolio akan berkurang untuk Indonesia. Per Februari 2019, pertumbuhan kredit mencapai 12,13 persen yoy, piutang pembiayaan tumbuh 4,61 persen yoy, dan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp13,4 triliun. Risiko kredit dan pembiayaan juga masih jauh di bawah threshold dengan NPL gross dan NPF sebesar 2,59 persen dan 1,17 persen. Likuiditas juga memadai terlihat dari rasio aset likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada pada 107,25 persen dan loan to deposit (LDR) di kisaran 93,35 persen.

Permodalan sektor jasa keuangan solid terjaga dengan CAR perbankan di level 23,86 persen, gearing ratio perusahaan pembiayaan sebesar 2,84x serta RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 316 persen dan 442 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sektor jasa keuangan yang tercapai, sejauh ini menunjukkan orkestrasi koordinasi antarpemangku kepentingan telah berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam wadah Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mampu menjaga sektor keuangan Indonesia berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga.

Berbagai kebijakan akan dilakukan OJK untuk terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil dan mengoptimalkan peran dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. (OPINI/Media Indonesia)