Pemilik Kapal Wajib Miliki Asuransi Kapal

05 Mar 2016, 09:10

Surabaya (beritajatim.com) - Para pemilik Kapal wajib memiliki Asuransi Kapal sebagai upaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya seperti kecelakaan atau kerusakan kapal. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Syahbandar Tanjung Perak, Bay M. Hasani pada kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Standard Operating Procedure (SOP) serta Sharing Session Pelayanan Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tahun 2016 di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Kamis (25/2/2016).

“Kepatuhan pemilik kapal terhadap asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia masih rendah,” katanya.

Lebih lanjut Bay menambahkan bahwa ketentuan tentang kewajiban untuk memiliki asuransi kapal diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor UM.003/94/16/DJPL.15 tanggal 30 November 2015, yang intinya bahwa kapal yang layak diasuransikan adalah kapal yang memiliki bobot kotor diatas 35 ton dan lingkup pelayaran di dalam negeri.

“Khusus kapal yang berlayar ke luar negeri berukuran diatas 300 GT dan jenis kapal kayu sudah wajib memiliki asuransi penyingkiran kerangka kapal sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional Nairobi tanggal 14 April 2015,” terang pria berkacamata ini.

Dirjen Perhubungan Laut telah menginstruksikan kepada Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di seluruh Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan polis asuransi kapal dan sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal. Pengabaian atas ketentuan ini, pemilik kapal akan diganjar sanksi adminisitratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

’’Kalau masih mem-bandel pemilik kapal juga akan dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional, seperti pemanduan, sandar, hingga bongkar-muat,’’ tegasnya.

Perlu diketahui penjualan asuransi penyingkiran kerangka kapal oleh perusahaan asuransi ini terdiri dari dua model, yaitu (1) penjualan secara mandiri dengan nama Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan (2) penjualan sebagai bagian dari Asuransi Perlindungan Ganti Rugi (Protection and Indemnity Insurance). Khusus model Asuransi Perlindungan Ganti Rugi, bentuk perlindungannya jauh lebih luas yang meliputi penyingkiran kerangka kapal, kerugian material atau cedera badani dari karyawan atau pihak lainnya selama mengoperasikan kapal. Terkait hal ini, OJK memandang bahwa produk Asuransi Wreck Removal secara mandiri lebih direkomendasikan daripada produk Protection and Indemnity (P&I). 

Kahumas Pelabuhan Tanjung Perak, Oscar Yogi Yustiano, mengatakan bahwa Pelindo III siap mendukung penerapan regulasi dengan melakukan sosialisasi kepada para pemilik kapal dan pengguna jasa untuk mengasuransikan kapal-kapal miliknya.

’’Apabila regulasi tersebut tidak dipatuhi tentunya akan ada konsekuensi, yakni Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan tidak akan memberikan pelayanan baik kapal dan barang terhadap kapal-kapal tersebut,’’ katanya.

Syahbandar: Penyingkiran Wihan Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Bay juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk melakukan pemindahan bangkai kapal Wihan Sejahtera yang tenggelam pada bulan November 2015 lalu,  bekerjasama dengan Pelindo III.

 “Pengangkatan kerangka kapal Wihan Sejahtera menjadi prioritas utama mengingat keberadaannya yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran di sepanjang Alur Pelayaran Surabaya Barat (APBS),” kata Bay M. Hasani.

Pengertian kerangka kapal (ship wreck) tidak hanya mencakup fisik kerangka kapal saja melainkan juga seluruh benda atau barang yang berasal dari atau sebelumnya ada di dalam kapal yang ikut tenggelam bersama dengan kapal.  Apabila material tersebut tidak diangkut, maka berpotensi merusak lingkungan laut dan menggangu kelangsungan hidup biota laut. Selain itu, kegiatan operasional di pelabuhan dapat terganggu. Oleh karena itu, untuk mempercepat penyingkiran kapal Syahbandar bekerjasama dengan Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan.

“Di dalam regulasi disebutkan bahwa penyingkiran kapal yang tenggelam dapat bantu oleh Badan Usaha Pelabuhan,” terangnya.

Perlu diketahui, pengaturan tentang penyingkiran bangkai kapal diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 2013 tanggal 2 September 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, yang intinya adalah pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam.

“Dengan begitu, pemilik kapal didorong untuk memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyingkiran terhadap kapalnya yang kandas sesuai batas waktu penyingkirannya,” pungkasnya.[rea/kun]

Sumber: http://www.beritajatim.com/ekonomi/261123/pemilik_kapal_wajib_miliki_asuransi_kapal.html#.Vtovwn197Mw