PENGERTIAN, PELAKU, DAN PRINSIP ASURANSI

24 Aug 2016, 11:08

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Namun demikian untuk mengasuransikan suatu risiko, ada beberapa karakteristik atau ciri yang harus dipenuhi. Menurut Dahlan Siamat, dalam Manajemen Lembaga Keuangan (2005), resiko-resiko tersebut harus memenuhi sifat berikut, yang sering disingkat dengan LURCH, yaitu:

(a) Loss. Berarti bahwa resiko yang dapat diasuransikan harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (loss).

(b) Unexpected. Tidak dapat diperkirakan kepastian resiko tersebut benar-benar terjadi, seperti habis atau rusak karena dipakai.

(c) Reasonable. Resiko yang dapat dipertanggungkan adalah benda yang memiliki nilai, baik dari pihak penanggung maupun pihak yang tertanggung.

(d) Catastrophic. Supaya resiko dapat digolongkan sebagai insurable, resiko tersebut haruslah menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang besar atau sangat besar.

(e) Homogeneous. Berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip the law of large numbers. Seandainya kita ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, kita harus memiliki jenis pertanggungan yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut.

Setiap aktivitas tentu melibatkan beberapa pihak untuk mencapai tujuannya, begitu pula dengan kegiatan perasuransian dimana terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak ini disebut sebagai pelaku asuransi yang terdiri dari :

(a) Nasabah. Yaitu orang/badan yang mengalihkan/transfer risiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi.

(b) Perusahaan Perasuransian. Dalam UU No. 2 Tahun 1992 Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Akturia.

(c) Pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator (pembuat kebijakan) untuk menciptakan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan-perusahaan asuransi ini memegang beberapa prisip yang disebut dengan prinsip asuransi, yaitu:

(a) Insurable Interest. Insurable interest berarti pelanggan mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Hal ini timbul dari hubungan finansial yang diakui hukum. Orang dikatakan memiliki insurable interest atas obyek yang diasuransikan bila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi.

(b) Utmost Good Faith. Ulmost good faith prinsip yang menyatakan tertanggung, calon pemegang polis, wajib memberi tahu penanggung secara jelas dan teliti mengenai fakta-fakta terkait barang yang akan diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti.

(c) Indemnity. Indemnity merujuk pada klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung. Dimana perusahaan asuransi harus mengembalikan posisi keuangan klien ke posisi sesaat sebelum terjadi kerugian. Namun demikian, tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Dengan kata lain asuransi berprinsip ganti rugi, bukan ganti untung.

(d) Subrogation. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut tertanggung kepada pihak ketiga apabila penanggung telah membayarkan sejumlah ganti rugi sejumlah kerugian yang diderita. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ganti rugi dobel dan mencegah tertanggung menarik keuntungan dari kerusakan/kehilangan harta bendanya.

(e) Contribution. Contribution adalah hak penanggung meminta penanggung lain untuk berbagi kewajiban membayar ganti rugi. Prinsip ini biasanya berlaku antar perusahaan asuransi yang saling berbagi resiko untuk mengantisipasi kemungkinan klaim untuk objek yang bernilai besar.

(f) Proximate Cause. Dalam praktek asuransi, kadang-kadang sangat sulit menetapkan suatu peristiwa yang dianggap sebagai penyebab yang paling dominan atau paling efisien menimbulkan kerugian. Dimana sering terjadi peristiwa yang bukan merupakan peristiwa tunggal (single perils), tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan sehingga sering terjadi kontroversi dan perdebatan dalam menetapkan kejadian utama penyebab kerugian. Prinsip proximate cause dapat menjadi solusi untuk masalah ini.

Anda dapat membaca manfaat asuransi bagi perekonomian untuk melanjutkan kliping ini.

askrida | Sumber : financialneeds.blogspot.co.id/2012/11/membangun-kesadaran-untuk-berasuransi