Pengusaha Pertanyakan Wacana Asuransi Pengangguran

21 Nov 2016, 16:58

Pengusaha mempertanyakan penyediaan dana terkait program asuransi bagi para penganggur yang diwacanakan pemerintah. Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit menuturkan pemerintah perlu mempertimbangkan mengenai finansial program tersebut.

"Kami menghargai kemauan baik pemerintah, tapi persoalannya siapa yang mau bayar?," katanya saat dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu.

Anton keberatan bila pengusaha dibebani dengan pendanaan program tersebut. Dia menilai, kondisi perekonomian saat ini telah menyulitkan pelaku usaha. Di sisi lain, masih ada sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah yang menjadi beban tambahan, seperti UU Tapera.

"Selain itu, ada yang tidak terlalu diperhatikan publik yakni tentang CSR yang saat ini sedang dibahas di DPR dan hendak dijadikan menjadi undang-undang. Kondisi ini harus diperhatikan pemerintah," imbuhnya.

Sebaliknya, bila menggunakan dana APBN, Anton juga tidak yakin akan berjalan mulus. Pasalnya saat ini postur APBN juga masih memiliki banyak keterbatasan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, perbaikan daya saing dan iklim investasi lebih mendesak untuk dilakukan saat ini agar jumlah investasi dapat meningkat dan angka penyerapan tenaga kerja terkerek.

Dia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan program tersebut masak-masak agar tidak seperti kondisi program Jaminan Hari Tua dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Program JHT yang harusnya untuk hari tua, tetapi demi kepentingan penganggur akhirnya dipercepat menjadi satu bulan, dan akhirnya dana BPJS jadi jebol,"

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar justru menyambut baik wacana asuransi penganggur yang disampaikan Kepala Bappenas dalam FGD tentang penciptaan lapangan kerja beberapa waktu lalu.

Menurut Timboel, ide tersebut sudah lama dicetuskan, salah satunya oleh Bank Dunia. "Dana pengangguran merupakan solusi bagi pekerja Indonesia yang mengalami PHK," katanya.

Dia menjabarkan adanya sistem kontrak kerja, alihdaya dan harian lepas membuat PHK relatif mudah terjadi. Namun, proses penyelesaian kasus PHK sendiri memakan waktu relatif lama sesuai UU nomor 2/2004.

Akibatnya pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bila masih terikat penyelesaian kasus. Kondisi ini diperparah dengan para pengusaha yang menolak membayarkan upah proses kepada pekerja ketika PHK sedang berlangsung kendati telah diatur dalam pasal 115 ayat 2 UU nomor 13/2013.

Sementara itu, profil pekerja di dalam negeri masih didominasi pekerja yang memperoleh upah minimum sehingga pendapatannya habis untuk konsumsi dan sulit menabung. Kondisi pekerekonomian juga membuat pekerja sulit mendapatkan pekerjaan baru dengan cepat.

"Dengan adanya dana pengangguran, maka pekerja akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika mengalami PHK. Selain itu, dana JHT yang selama ini menjadi alternatif ketika pekerja mengalami PHK akan bisa menjadi dana jaminan hari tua sesungguhnya," ujarnya.

Dia mengusulkan agar dana pengangguran dikelola BPJS Ketenagakerjaan dan pemberiaannya diutamakan bagi pekerja dengan upah di bawah Rp10 juta per bulan. Dana pengangguran sebaiknya bersifat sementara dan paling lama 12 bulan, dengan besaran berkisar upah minimum sampai dengan 60% upah yang diterima.

Adapun, mengenai sumber pendanaannya, Timboel mengusulkan menggunakan iuran pengusaha dan APBN agar keberlangsungan program dapat terjamin. "Tentunya pengusaha akan protes dengan kewajiban iuran ini. Oleh karenanya dapat dikompensasi dengan penurunan nilai pesangon," ujarnya.

Wacana asuransi pengangguran ini pertama kali disampaikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro beberapa waktu lalu, untuk membantu angkatan kerja dalam mencari pekerjaan saat mengalami PHK.

Bambang menyatakan wacana tersebut masih memerlukan penghitungan asuransi yang lebih dalam, termasuk perhitungan persentase dana dari APBN.

askrida | Sumber : finansial.bisnis.com/read/20161115/215/602513/pengusaha-pertanyakan-wacana-asuransi-pengangguran