Peran OJK Menjaga Stabilitas Industri Keuangan di Era Covid-19

Peran OJK Menjaga Stabilitas Industri Keuangan di Era Covid-19

12 Jun 2020, 15:52
Peran OJK Menjaga Stabilitas Industri Keuangan di Era Covid-19

Program kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas keuangan di Tanah Air memang cukup baik dibanding kebanyakan negara-negara di Asean. Bahkan juga lebih baik dibanding regulator keuangan di Tiongkok yang tidak mampu membuat kebijakan stabilitas keuangan.

Hal itu membuat Tiogkok tidak mampu menciptakan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Padahal, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah membuat prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang memang terjun bebas.

Kelebihan OJK adalah dalam menciptakan kebijakan stabilitas keuangan yang bertujuan untuk memberikan ruang likuiditas dan sekaligus memperkuat permodalan bagi industri perbankan.

Sehingga bank dapat memberikan kredit/ pembiayaan kepada sektor riil, sekaligus dapat bertahan dari kerugian akibat dampak Covid-19. Kebijakan seperti ini tidak ada di Tiongkok, sehingga Negeri Panda ini sangat mengkhawatirkan jatuhnya pertumbuhan ekonomi, yang merupakan awal dari hancurnya sistem keuangan mereka karena kredit bermasalah (non performing loan/NPL) dan likuiditas perbankan mereka sangatlah buruk.

Kebijakan baru OJK juga mampu menjinakkan NPL perbankan nasional di bawah 3%, dan NPL perusahaan pembiayaan nasional di bawah 4%. Bukan hanya itu, rasiolikuiditas juga dijamin berada pada level batas yang aman, yaitu 117,8% (AL/NCD) dan 25,14% (AL/DPK). Bagaimana dengan sektor permodalan? Dengan kebijakan baru OJK, struktur permodalan bukan saja lebih kuat tetapi juga meningkat dalam era pandemic Covid-19. Rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) perbankan April 2020 meningkat menjadi 22,13%, naik dibanding 21,72% pada April 2020.

Implementasi standar Basel III Reforms di Indonesia yang mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitunganATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan credit valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023. Perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku. Langkah OJK ini tepat. Rasio gearing perusahaan pembiayaan juga meningkat menjadi 2,7 pada April 2020, dari 2,68 pada Maret 2020.

Bagaimana dengan sektor asuransi? Rasio solvabilitas (risk based capital/RBC) asuransi umum meningkat menjadi 309% pada April 2020, dari 297% pada Maret 2020. RBC asuransi jiwa juga meningkat menjadi 651% pada April 2020, dibanding 643% pada Maret 2020. Ini merupakan bukti bahwa OJK bukan saja mampu menjaga stabilitas perbankan namun juga memiliki kinerja lebih baik dibanding negara seper di Tiongkok, yang pemerintahnya tidak mampu menciptakan target pertumbuhan ekonomi karena stabilitas sektor keuangannya yang sangat rapuh.

Stabilitas sektor keuangan Indonesia akan semakin di atas Tiongkok jika pendekatan keberlanjutan juga diterapkan. Untuk itu, akuntabilitas dan transparansi dalam sustainability report harus ditingkatkan dengan menambah materialitas pengungkapan dalam enviromental, social and governance (ECG) dengan minimal 33 materialitas, dan mengikuti rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) dengan platform CDP agar industri keuangan tahan terhadap tekanan perubahan iklim.

Hal demikian juga untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lebih luas, sehingga prestasi OJK juga dinikmati oleh masyarakat dunia. Beruntung OJK tidak berkiblat kepada Tiongkok yang tidak menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup, karena perekonomiannya sangat tergantung kepada batu bara yang merusak atmosfir bumi. OJK harus terus berkiblat kepada negara-negara Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), seperti negara di Eropa yang memiliki sektor keuangan yang berorientasi ESG. Penulis: Achmad Deni Daruri *)

Sumber : http://brt.st/6CkE