Perusahaan asuransi di Indonesia membentuk Konsorsium Asuransi BMN untuk penyediaan jasa

Perusahaan asuransi di Indonesia membentuk Konsorsium Asuransi BMN untuk penyediaan jasa

04 Dec 2019, 14:40
Perusahaan asuransi di Indonesia membentuk Konsorsium Asuransi BMN untuk penyediaan jasa

Asuransi Barang Milik Negara (BMN). Konsorsium itu terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan reasuransi.

Ketua Konsorsium Asuransi BMN Didit Mehta Pariadi menjelaskan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi jika ingin menjadi anggota konsorsium. Diantaranya, memiliki minimum modal sebesar Rp150 miliar, Risk Based Capital 120, dan rasio likuiditas 100%.

"Ini adalah persyaratan dasar. Artinya dari 56 perusahaan ini bisa saja kedepannya ada yang enggak memenuhi persyaratan lagi, atau bisa jadi bertambah jumlah perusahaannya, jika perusahaan lain yang memenuhi persyaratan," ujar Didit di Gedung DJKN Kemenkeu, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Selain persyaratan dasar, menurutnya ada ketentuan lain yakni kemampuan layanan perusahaan tersebut dalam merespons klaim. Menurutnya, proses klaim paling lambat 30 hari setelah disepakati besaran nilai klaim oleh kedua pihak. Ketentuan tersebut diatur langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jadi OJK bisa berikan teguran, denda, bahkan suspensi jika perusahaan asuransi tersebut tak penuhi ketentuan proses klaim," ujarnya.

Konsorsium Asuransi BMN pun telah melakukan penandatanganan kontrak payung dengan pemerintah melalui Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu pada 18 November 2019 lalu. SPPA tersebut berisikan informasi seputar data tertanggung, rincian objek pertanggungan, kondisi sekitar objek pertanggungan, tingkat risiko objek, dan jangka waktu asuransi.

Adapun BMN yang akan diasuransikan dalam tahap awal ini adalah gedung bangunan kantor, bangunan pendidikan, dan bangunan kesehatan, hal itu berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 253 Tahun 2019 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun 2019.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan, sistem asuransi aset milik pemerintah berdasarkan arahan dan rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

"Selain untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, penetapan objek asuransi BMN dilakukan dengan mengutamakan aset yang mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang," katanya.

Sumber:economy.okezone.com/read/2019/11/22/320/2133368/syarat-jadi-anggota-konsorsium-asuransi-aset-milik-pemerintah