Perusahaan kapal wajib ikut asuransi kerusakan lingkungan

02 Jun 2017, 13:42

Perusahaan Kapal Indonesia wajib mengikuti asuransi kerusakan lingkungan, karena masalah itu sedang menjadi sorotan dunia, kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Perhubungan Jonggung Sitorus.

Singapura sudah lama mewajibkan semua kapal yang membawa minyak dan sejenisnya ikut asuransi untuk memberi jaminan "Protection and Indemnity" (P&I) sehingga jika terjadi tumpahan minyak, bisa langsung dapat mengklaim ke perusahaan asuransi, katanya usai menghadiri kegiatan Regional Marine Exercise (Marpolex) di Benoa Bali, Selasa.

Dikatakan Jonggung, tidak ada salahnya jika Indonesia belajar pada Singapura dalam menegakkan aturan tentang kewajiban perusahaan kapal pengangkutan barang jalur laut menyediakan jaminan Protection and Indemnity.

"Semua perusahaan kapal angkut yang masuk dan keluar Singapura, diwajibkan membayar premi asuransi P&I tentang kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Aturan itu diterapkan tanpa pandang bulu, sehinggga tak satupun kapal pengangkut barang yang tidak mengantongi premi," kata Jonggung, seraya menambahkan, Pemerintah Indonesia seyogyanya juga dapat menerapkan aturan itu.

Aturan itu sesungguhnya sudah ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan No PM 71 Tahun 2013 tentang penyelamatan dan pekerjaan di laut. Tetapi tidak semua perusahaan kapal angkut yang mau memenuhi kewajiban itu karena sanksinya kurang tegas.

Itu sebabnya KPLP akan terus konsisten untuk menegakkan aturan itu agar dapat mendorong perusahaan kapal pengangkut barang di laut membeli premi P&I itu, ujar dia.

Asuransi P&I (Protection and Indemnity) memberikan ganti rugi terhadap tuntutan pihak ketiga dalam hal terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pengoperasian kapal meliputi "Collision Liability", jaminan risiko tabrakan kapal terhadap kapal lain, kargo yang dimuat ataupun terhadap benda-benda lainnya dan "Other Claims" yakni klaim-klaim terkait kerusakan lingkungan akibat pencemaran atau polusi, seperti tumpahan  minyak dan lain sebaginya.

Jonggung secara rinci juga menyampaikan tentang Marpolex 2017 yang diikuti oleh tiga negara anggota, Jepang, Filipina dan Indonesia beserta dua negara observer, Malaysia dan Singapura.

Ia mengatakan, Peraturan Presiden No 109 tahun 2016 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, terdiri dari tiga tahapan yakni tier 1 (tingkat lokal) dengan koordinator syahbandar pelabuhan setempat, kemudian tier 2 (tingkat daerah) dengan koordinatoor syahbandar daerah dan tier 3 (tingkat nasional) yang dikomandani oleh Dirjen Perhubungan Laut selaku Puskodalnas.

Di tingkat 3 itulah pemerintah baru dapat meminta bantuan internasional khususnya dari negara anggota Marpolex. Dengan begitu tumpahan minyak atau limbah minyak yang mungkin ada di perairan Indonesia akan segera dapat diatasi karena sumber daya SDM dan peralatannya sudah cukup mumpuni, yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri, seperti Giant Octopus Skimmer (alat penghisap tumpahan minyak) dari Slickbar Indonesia, katanya.

Sumber :antaranews.com