Porsi asuransi pengangkutan laut masih 10% dari total premi asuransi umum

01 Feb 2019, 16:41

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan perdagangan Indonesia pada sektor jasa. Salah satunya adalah dengan mewajibkan kegiatan ekspor batubara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil atau CPO), serta impor beras dan pengadaan barang pemerintah untuk menggunakan asuransi nasional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe mengatakan, aturan ini bakal menaikkan premi asuransi, khususnya asuransi muatan laut (marine cargo insurance).

Menurut dia, selama ini asuransi tersebut baru mencakup 10% dari total premi asuransi umum. Per Oktober 2018, Otoritas Jasa Keuangan mencatat, premi total asuransi umum mencapai Rp 156 triliun.

Meskipun berpotensi mengerek premi asuransi umum, AAUI tidak bisa menjabarkan besaran kenaikan premi asuransi muatan laut tersebut. "AAUI membuat proyeksi pertumbuhan secara total 10% untuk 2019 tanpa breakdown per lini bisnis," kata dia, Senin (21/1).

Sebagai informasi, ketentuan untuk menggunakan jasa asuransi nasional termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkatan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Rencananya, aturan ini bakal diimplementasikan mulai 1 Februari 2019.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Oke Nurwan mengatakan, ketentuan untuk menggunakan asuransi nasional didorong oleh kondisi global yang sulit dan defisit neraca perdagangan pada sektor jasa.

“Saat ini tercatat kegiatan logistik di Indonesia mencapai Rp 2.400 triliun. Untuk perdagangan dan industri sektor laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang kurang dari 1%,” kata dia.

Sumber : keuangan.kontan.co.id/news/porsi-asuransi-pengangkutan-laut-masih-10-dari-total-premi-asuransi-umum