Reasuransi ke luar negeri masih tinggi

21 Jun 2016, 09:54

Sejak kewajiban menempatkan risiko atau reasuransi di dalam negeri berlaku 1 Januari 2016 lalu, sejumlah perusahaan asuransi masih menempatkan risikonya di luar negeri. Alasannya, ada risiko bisnis besar pada satu sektor yang belum bisa dikaver reasuransi lokal.

Sekalipun mengikuti ketentuan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan reasuransi Dalam Negeri, namun tetap ada porsi penempatan reasuransi di luar negeri.

Contoh pekerjaan yang sedang hot saat ini ialah mengenai satelit dari sebuah bank. Mereasuransikan risiko asuransi satelit ke perusahaan reasuransi di luar negeri. Syarifudin Direktur Teknik dan Luar Negeri mengatakan, khusus asuransi satelit serta asuransi minyak dan gas, porsi reasuransi asing mencapai 90%.

Hal ini dilakukan karena risiko bisnis cukup besar. Makanya, penempatan reasuransi di luar untuk mengurangi risiko nilai pertanggungan yang besar saat terjadi klaim. Sekalipun saat ini, telah  ada kewajiban memakai perusahaan reasuransi lokal, namun belum dapat langsung menekan defisit neraca transaksi berjalan di asuransi.

Bentuk konsorsium

Sementara itu, Frans Y Sahusliwane, Presiden Direktur Indonesia Re optimistis dalam waktu dua tahun mendatang perusahaannya dapat meningkatkan kapasitas reasuransi untuk sektor, seperti asuransi satelit serta asuransi migas. Artinya, paling lambat tahun 2018, Indonesia Re menargetkan dapat merebut pasar reasuransi dari asing.

Saat ini, kata Frans, perusahaannya tengah memperkuat SDM, IT dan manajemen risiko. "Kami akan membuat model misalnya dengan konsorsium atau cara lain agar ada perusahaan reasuransi lain bergabung. Ini dapat melindungi risiko yang ditanggung di luar negeri," kata Frans.

Ia juga menyatakan kesedian Indonesia Re menjadi pemimpin jika ada perusahaan reasuransi bergabung. OJK mencatat, tahun 2013, total premi reasuransi yang parkir di luar negeri mencapai sekitar Rp 20 triliun. Tahun 2015 angkanya melonjak menjadi Rp 35 triliun.

Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat menghitung angka pasti pengurangan defisit di 2016. "Akhir tahun baru terlihat signifikan tidak. Sebab aturan ini baru berlaku awal tahun," tandas Firdaus.

Kehadiran Indonesia Re diharapkan dapat mengurangi defisit neraca pembayaran karena banyak premi reasuransi yang bisa ditarik ke dalam negeri.

askrida | Sumber : keuangan.kontan.co.id