Saya pemilik asuransi kebakaran. Menurut penjelasan marketing Bapak, bahwa jika saya akan mengubah rumah tinggal kami, saya harus memberitahu asuransi terlebih dahulu. Saya rencananya memang akan meningkatkan rumah kami menjadi dua lantai. Tapi berdasarkan cerita teman, di asuransi lain, ia tetap mendapatkan penggantian saat musibah, walaupun rumah tinggalnya sudah ia rombak dan belum memberitahukan perusahaan asuransi atas perubahan itu. Mana yang benar?

22 Mar 2016, 17:20

Jawaban :

Terimakasih atas komukasi Bapak via website kami. Dan terima kasih atas kepercayaan Bapak menggunakan produk asuransi property kami. Karena Bapak adalah bagian dari komunitas ini, kami pastikan bahwa Bapak akan mendapatkan hak-hak Bapak sepenuhnya, jika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Meskipun, tentu saja, kami lebih mendoakan agar Bapak dan keluarga dilindungi dari berbagai macam musibah itu.

I. Berkenan dengan perubahan atas objek pertanggungan. Izinkan kami menjelaskan hal ini berdasarkan landasan hukum terlebih dahulu

a. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1320, bahwa sahnya sesuatu perjanjian apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut:

  1. Sepakat. Tanpa ada paksaan, khilaf, penipuan dan lain-lain.
  2. Kecakapan. Mampu berikatan hukum, tidak di bawah umur, tidak di bawah pengampuan, sehat pikiran dan lain-lain.
  3. Mengenai sesuatu hal tertentu. Spesifik menunjuk objek tertentu.
  4. Sesuatu sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Apabila satu atau lebih persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya perjanjian akan dianggap tidak sah, dan kehilangan kekuatan hukum untuk bisa diterapkan. Demikian pula jika terjadi perubahan atas syarat-syarat di atas, maka perjanjian dapat ditinjau ulang keberlangsungannya. Khusus berkenaan dengan syarat 3 dan 4 (syarat objektif), perubahan atasnya dapat membuat perjanjian dianggap tidak ada sejak awal. Misalnya, perjanjian jual beli sebuah mobil antik, dapat dianggap tidak berlaku sejak awal, apabila mobil antik itu pada saat pengiriman sudah dimodifikasi tanpa sepengetahuan pihak lain.

b. Berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI 2005),

1. Bab IV Syarat Umum Pasal 1 Kewajiban Mengungkapkan Fakta, bahwa tertanggung (nasabah asuransi) Wajib mengungkapkan fakta-fakta, yang sebenarnya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan asuransi Penangung (perusahaan asuransi), baik pada saat pembuatan perjanjian, maupun selama waktu perjanjian asuransi. Jika tidak, maka penanggung tidak wajib membayarkan kerugian, berhak menghentikan pertanggungan dan tidak wajib mengembalikan premi.

2. Pasal 3 Perubahan Risiko, bahwa tertanggung wajib memberitahukan peningkatan risiko dalam waktu tujuh hari, apabila:

  • Objek pertanggungan (rumah) mengalami perubahan fisik.
  • Objek pertanggungan berubah fungsi (misal: dari rumah menjadi toko)
  • Objek pertanggungan menyimpan barang-barang berisiko, tidak dengan persetujuan (misal: menyimpan petasan dalam jumlah tertentu).

3. Pasal 4 pindah tempat dan pindah tangan, bahwa apabila objek pertanggungan berpindah tempat atau berpindah kepemilikan maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali apabila penanggung memberikan persetujuan tertulis.

Dalam transaksi produk/jasa umum, biasanya penjual lebih mengetahui perihal objek jual beli dibanding pembeli. Bebeda dari itu, dalam wacana asuransi, tertanggung sebagai pembeli jasa asuransi, lebih mengenal objek pertanggungan (rumahnya) dibanding penanggung (perusahaan asuransi), sehingga diperlukan benar-benar itikad baik (utmost good faith) tertanggung untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran yang diketahuinya. Sehingga dapat dimaklumi pula bahwa, termasuk dalam hak penanggung, adalah untuk diberi tahu perihal perubahan atas objek pertanggungan, dibandingkan dengan kondisi awal yang diketahui dan menjadi dasar kesepakatan. Penanggung memerlukan informasi ini untuk memastikan perimbangan dana dan sumber daya lain yang dimilikinya, untuk mencukupi semua kewajiban yang mungkin terjadi, tidak hanya pada satu tertanggung saja, tapi pada semua tertanggung lain.

Mekanisme asuransi dirancang untuk mengumpulkan dana dari masyarakat (Tertanggung) dalam jumlah tertentu yang telah diperhitungkan secara statistika, sehingga cukup untuk memenuhi kewajiban Penanggung, atas tuntutan klaim dari sebagian tertanggung, akibat musibah yang mereka derita.

Semakin baik rancangan statistika yang digunakan, semakin sedikit asumsi-asumsi yang harus ditambahkan, semakin berkurang pembebanan yang tidak perlu, semakin murah pula premi. Namun, sebagai konsekuensi, penanggung harus menjaga penerapan syarat dan kondisi pertanggungan agar ketat mengikuti pasal-pasal perjanjian yang sudah terukur tadi. Sehingga tidak terjadi penyimpangan yang dapat memperlemah kemampuan pemenuhan kewajiban di depan.

Kesimpulan : bahwa rencana perubahan atas rumah Bapak menjadi dua tingkat, adalah simpangan dari perhitungan kondisi awal sebagaimana yang kita sepakati di dalam polis. Hal ini berkorelasi dengan perubahan tingkat risiko, yang boleh jadi memerlukan syarat dan saran tertentu dalam pengendaliannya. Juga memerlukan penghitungan ulang, apakah premi yang telah dibayarkan masih cukup untuk menutupi risiko terbaru. Dan perlu pula kita ingat, bahwa dalam kumpulan premi asuransi, bertumpu pula harapan seluruh tertanggung untuk dipenuhi hak klaimnya, sesuai porsi mereka masing-masing.

Perubahan atas objek pertanggungan, yang tidak diberitahukan kepada penanggung, maka penanggung berhak tidak membayarkan klaim saat terjadi kerugian, atau menghentikan pertanggungan, tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan premi. Ini dapat dianggap sebagai sikap dasar perusahaan asuransi kerugian, dan dilindungi oleh undang-undang, terlepas akan digunakan sepenuhnya atau tidak.

II. Berkenaan dengan informasi Bapak bahwa ada Penanggung yang tetap membayarkan klaim meskipun tidak terlebih dahulu diberitahu perihal perubahan atas objek pertanggungan, dan karena masih terbatasnya informasi yang Bapak berikan, kami coba menjawabnya dengan beberapa kemungkinan berikut :

  1. Pemenuhan atas klaim ini, dilakukan dengan kebijakan non-teknis. Kebijakan  ini biasanya didasarkan pada pertimbangan total nilai klaim yang dituntut dibanding total premi yang telah/akan diterima dari tertanggung. Apabila nilai klaim masih lebih kecil dibanding premi, masih terbuka peluang pemenuhan. Karena bersifat kebijakan, pola klaim seperti ini tidak berlaku umum sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam pemenuhan hak klaim.
  2. Pemenuhan hak klaim secara teknis masih dimungkinkan, sejauh tertanggung dapat membuktikan bahwa perubahan dimaksud tidak/tidak signifikan berdampak pada peningkatan risiko. Misalnya, jika kerugian yang diderita adalah akibat bencana gempa bumi (perluasan jaminan asuransi kebakaran/property), maka yang lebih berpengaruh untuk jenis risiko ini adalah lokasinya (berdekatan dengan daerah rawan gempa bumi atau tidak). Hanya saja, jumlah penggantian yang mungkin diterima tertanggung, akan tetap mengacu kepada harga pertanggungan awal.

Demikian jawaban yang bisa kami berikan. Semoga dapat menambah referensi Bapak terkait informasi perasuransian.

Tulis Komentar

Komentar