Serangan Belalang tak Bisa Diasuransikan

11 Aug 2016, 13:36

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ketapang, Akhmad Humaidi, mengaku belum menerima laporan lahan pertanian yang rusak akibat serangan hama belalang. Namun, pihaknya telah menginstruksikan kepada petugas di lapangan untuk mengeceknya. Meskipun beredar informasi di tengah masyarakat mengenai lahan yang rusak akibat serangan belalang ini, namun laporan secara resmi belum diterima mereka. "Laporan belum kita terima. Tapi saya sudah memerintahkan kepada staf saya untuk mengecek apakah ada kerusakan atau tidak?" kata Humaidi, kemarin (4/8) lalu.

Ia menjelaskan, kerusakan akibat serangan hama belalang ini dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang dimaksud dia yakni rusak ringan, rusak berat, dan puso (gagal panen). "Untuk kerusakan akibat serangan hama ini kita akan berikan bantuan. Karena yang ditanam oleh petani itu bibitnya juga bantuan dari kita. Tapi akan kita cek lagi kerusakannya," janji dia.

Humaidi mengungkapkan, kerusakan lahan pertanian atau padi akibat serangan belalang, tidak masuk dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dia pun sangat menyayangkan hal ini, mengingat hama belalang merupakan hama yang sangat banyak menimbulkan kerusakan, khususnya untuk tanaman padi. "Makanya saat saya melihat kategori hama yang mendapatkan asuransi, hama belalang tidak masuk. Entah apa karena hama belalang ini hanya ada di Ketapang atau mungkin juga dilihat dari dampak serangan hama belalang yang sangat besar, sehingga pihak asuransi tidak memasukkannya? Tapi, saya tidak tahu seperti apa jelasnya?" ungkap Humaidi.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada tiga serangan hama yang paling ditakuti mereka. Yang pertama, diakui dia, hama belalang, kemudian hama walang sangit (ngengat), dan tikus. "Sebenarnya kalau hama belalang ini masuk dalam kategori asuransi AUTP, petani bisa diringankan. Karena kerusakan di atas 75 persen mendapat ganti rugi," ujarnya.

Humaidi mengungkapkan, semua petani bisa mengikuti asuransi tersebut. Namun, disebutkan dia, minimal lahan yang dimiliki harus 1 hektare. Setiap satu kali musim tanam, menurut dia, para petani harus membayar Rp180 ribu kepada pihak asuransi. "Namun ada subsidi bagi petani yang ikut dari Rp180 ribu menjadi Rp36 ribu saja persekali musim. Subsidi ditanggung pemerintah," ujarnya. (afi)

askrida | Sumber : www.pontianakpost.com