Syarat Rating Bisa Menghambat

17 Nov 2016, 16:41

Pelaku asosiasi asuransi nasional berharap adanya penyesuaian tingkat credit rating dalam syarat kerja sama antarlembaga usaha dalam tahap awal integrasi pasar di kawasan Asia Tenggara.

Yasril Y. Rasyid, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), mengungkapkan hal tersebut merupakan salah satu usulan yang akan disampaikan asoisasi asuransi Indonesia dalam Konferensi Asuransi Asean ke-2. Konferensi yang akan diselenggarakan pada 23 November 2016 di Yogyakarta itu diarahkan untuk mendorong kontribusi industri asuransi dalam Masyarakat Ekonomi Asean.

Dia menjelaskan saat ini credit rating A- dari lembaga pemeringkat internasional menjadi syarat minimal bagi perusahaan internasional agar mampu berekspansi secara global. “Diharapkan adanya recognition di antara negara Asean tentang credit rating perusahaan yang lebih rendah dari syarat internasional,” ujarnya.

Yasril mengatakan sejumlah perusahaan patungan (joint venture) yang sahamnya dimiliki entitas asing telah memperoleh pemeringkatan minimal tersebut. Pasalnya, perusahaan-perusahaan itu mengikuti pemeringkatan induk usahanya.

Kendati demikian, hingga saat ini masih sedikit perusahaan asuransi nasional yang memenuhi standar internasional tersebut. Menurutnya, kondisi itu akan menyulitkan pelaku industri asuransi nasional untuk terlibat lebih jauh dalam kerja sama dengan asuransi lain di negara-negara Asia Tengara.

Misalnya, kerja sama co-insurance dengan asuransi lain dari Singapura dan Malaysia menuntut syarat minimal rating tersebut. Karena itu, pihaknya berharap standar rating itu pada awal integrasi pasar tidak diberlakukan terlebih dahulu. Dengan demikian, asosiasi memiliki kesempatan untuk mendorong para pelaku asuransi nasional memperoleh pemeringkatan yang sesuai.

“Di Indonesia baru dua perusahaan yang mempunyai rating A- dari lembaga pemeringkat internasional, kecuali joint venture yang mengikuti rating induknya,” kata Yasril.

Dia menjelaskan dalam konferensi tersebut akan dibahas liberalisasi untuk jenis asuransi marine, aviation, and transit (MAT) oleh para regulator yang sudah bergabung dalam Asean Insurance Forum (AIFo) dan 250 pelaku swasta yang tegabung dalam Asean Insurance Council (AIC).

Liberalisasi pasar itu, ujarnya, akan dimulai dengan integrasi layanan produk third party liability (TPL) untuk produk asuransi kendaraan bermotor. Hal itu telah dibahas dan akan difinalisasi sehingga dapat segera diberlakukan.

“TPL untuk kendaraan bermotor lintas batas sehingga polis di suatu negara bisa berlaku di negara Asean lainnya,” ujarnya.

Yasril mengatakan konferensi tersebut akan mendorong keseragaman lingkup jaminan dan batas penggantian produk TPL di setiap negara. Di Indonesia, ujarnya, produk tersebut masih menjadi layanan ekslusif PT Jasa Raharja (Persero) dan belum bersifat wajib bagi pemasaran produk kendaraan bermotor.

Lingkup jaminan produk yang diselenggarakan BUMN tersebut pun dinilai masih lebih kecil sebab tidak menjamin material damage. Selain itu, pertanggungan jiwa yang didapatkan tertanggung pun terbilang masih rendah, yakni maksimum Rp50 juta.

Implementasinya akan dinegosiasikan perusahaan pelat merah tersebut bersama dengan perwakilan asosiasi dari Brunei Darussalam dan Malaysia.

“Selain itu gagasan untuk mewujudkan Asean Nat Cat Pool yang telah disepekati KTT Menteri Keuangan ASEAN di Bali tahun 2012,” ungkapnya.

Evelina Pietruschka, Sekretaris Jenderal AIC, menjelaskan terdapat lebih dari 500 perusahaan di industri asuransi di Asia Tenggara dengan realisasi premi bertumbuh dua kali lipat sejak 2009-2014. Pada 2015, premi industri ini bahkan mencapai US$65 miliar.

Pertumbuhan itu terjadi di tengah tingkat penetrasi yang terbilang rendah, yaitu hanya 3,5%. Pihaknya meyakini industri asuransi di Asia Tenggara akan mampu tumbuh pesar jika integrasi pasar di kawasan regional bisa terwujud bersama implementasi MEA.

Apalagi, liberalisasi pasar ini juga diyakini akan menekan harga premi sehingga semakin terjangkau bagi seluruh masyarakat. “Agar industri asuransi bisa berkembang dan bisa memberikan kontribusi lebih kepada perekonomian, pasar tunggal asuransi harus terwujud.”

Evelina menjelaskan upaya integrasi pasar ini tidak mudah meskipun tujuh negara telah menyetujuinya. Pihaknya berharap pelaku industri dan regulator di setiap negara perlu mendorong proses liberalisasi tersebut.

Indonesia, katanya, akan memainkan peran kunci dalam MEA, termasuk integrasi pasar asuransi. “Mengingat kontribusinya terhadap asuransi Asean yang mencapai 40%,” ujarnya.

Hendrisman Rahim, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), menjelaskan integrasi pasar menjadi hal penting di kawasan regional sebab asuransi menjadi sektor yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang guna menyokong perekonomian.

Potensi dana dapat dialokasikan kepada instrumen investasi, seperti obligasi, yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Apalagi, selama ini problem infrastruktur dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di kawasan regional.

“Investor jangka panjang seperti asuransi dan dana pensiun memainkan peran penting dalam pengembangan pasar modal dan proyek pembiayaan infrastruktur.” Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

askrida | Sumber : koran.bisnis.com/read/20161109/444/600546/syarat-rating-bisa-menghambat