Undang Pelaku Industri Asuransi, Sri Mulyani Jelaskan soal Aturan Kepemilikan Asing

31 May 2018, 09:14

Kementerian Keuangan menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Asuransi. Melalui peraturan ini, Pemerintah membatasi investor asing di perusahaan asuransi maksimal 80% saja.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lalu hadir pula mendamping Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, perwakilan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan para pelaku industri dan asosiasi asuransi Indonesia.

"Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk mensosialisasikan aturan mengenai kepemilikan asing di perusahaan asuransi," ujar Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, aturan baru tentang kepemilikan asing terhadap perusahaan asuransi ini merupakan turunan dari aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Oleh karenanya saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), seluruh anggota dewan menyambut baik wacana tersebut demi kebaikan dunia perasuransian dalam negeri yang lebih baik.

Pembatasan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran di industri asuransi. Berdasarkan perhitungan DPR, ada sekitar 19 perusahaan asuransi yang kepemilikan saham asingnya di atas 80% , pada industri asuransi jiwa sebesar 73,37% asetnya merupakan asuransi milik asing.

"Pemerintah menyusun aturan pembahasan dewan berjalan cukup baik dan dewan juga banyak menanyakan. Artinya PP 14 tidak lahir secara innocent tapi legacy status yang sudah muncul. Dan sosialisasi merupakan mandat yang diberikan kepada kami saat rapat di DPR," jelasnya.

Seperti diketahui, PP nomor 14 ditetapkan pada tanggal 18 April 2018. PP ini merupakan turunan perundang-undangan asuransi baru di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Batasan kepemilikan asing tersebut tidak ditujukan bagi perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbuka. Peraturan ini ditujukan terhadap perusahaan asuransi yang baru berdiri. Sedangkan bagi perusahaan asuransi yang telah melebihi kepemilikan asing di atas 80% dikecualikan dari aturan tersebut. Namun, pemilik asing tersebut dilarang menambah kepemilikannya.

Sementara bagi perusahaan yang akan berdiri, sebanyak 20% kepemilikan lokal bisa dipenuhi dari setoran modal warga negara atau badan hukum negara Indonesia. Selain itu, bisa pula dipenuhi dari penawaran umum saham perdana di Indonesia.

Sumber : economy.okezone.com/read/2018/05/22/320/1901148/undang-pelaku-industri-asuransi-sri-mulyani-jelaskan-soal-aturan-kepemilikan-asing